Buruh Aksi di Gedung KPK Tuntut Bongkar Habis Korupsi di Kemenaker. Periksa Juga Dirjen, Wamenaker, dan Menaker. Ini Alasannya!

KN. Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) akan menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi ini sebagai bentuk sikap tegas kaum buruh dalam menuntut pembongkaran total kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).

KPK diketahui baru-baru ini melakukan penggeledahan di Kemnaker dan menetapkan delapan orang tersangka terkait dugaan korupsi dalam perencanaan penempatan tenaga kerja asing (TKA). KSP-PB menyatakan mendukung penuh penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi, dan mendesak agar tidak hanya berhenti pada tersangka saat ini.

“KPK harus memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat tinggi seperti Dirjen, Wakil Menteri, hingga Menteri Ketenagakerjaan, baik yang saat ini menjabat maupun yang sebelumnya. Apakah mereka mengetahui praktik korup ini atau justru membiarkannya? Ini harus dibuka ke publik,” tegas Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI.

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa praktik korupsi ini berpotensi terjadi di tiga titik rawan. Pertama, perencanaan penempatan TKA, termasuk proses perizinan tinggal dan izin kerja. Banyak dugaan bahwa izin ini dijadikan alat pungli untuk memeras TKA demi keuntungan pribadi.

Kedua, implementasi UU Cipta Kerja, yang memungkinkan TKA bekerja terlebih dahulu sebelum mengurus izin. “Ini menjadi celah abu-abu yang menguntungkan pihak tertentu, termasuk calo dan oknum birokrasi,” tambahnya.

Ketiga, masuknya unskilled worker, yang seharusnya dilarang bekerja di Indonesia, tetapi tetap lolos karena lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Said Iqbal menekankan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengamanatkan agar tenaga kerja Indonesia diutamakan, namun hingga kini belum ada peraturan turunan yang menguatkan hal tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Partai Buruh dan KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 di lebih dari 300 kabupaten/kota. Untuk wilayah Jakarta, aksi akan digelar di DPR RI dan Istana Negara.

“Kami tidak akan tinggal diam. Korupsi di sektor ketenagakerjaan bukan hanya soal uang negara yang dikorup, tapi menyangkut masa depan buruh Indonesia. Sudah saatnya Kemenaker dibersihkan,” tutup Said Iqbal.