admin
KN-JAKARTA, Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa tantangan ganda bagi dunia pers, terutama menjelang kontestasi politik dan pemilu di masa depan. Integritas demokrasi kini dipertaruhkan di tengah gempuran informasi yang tidak terverifikasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Albertus Wahyurudhanto, Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Jumat (6/3).
Tiga Ancaman Utama Informasi Digital
Albertus menyoroti tiga gangguan informasi yang kini mengancam ekosistem digital:
-
- Misinformation: Informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat.
- Disinformation: Informasi salah yang sengaja diproduksi untuk menipu publik.
- Malinformation: Fakta yang digunakan secara sengaja untuk menyerang atau merugikan pihak lain (seperti pembocoran data pribadi).
”Ketiga hal ini punya dampak yang sangat buruk, yaitu merusak integritas demokrasi, memecah kohesi sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun penyelenggara pemilu,” ujar Albertus.
Evolusi Media dan Peran Kecerdasan Buatan (AI)
Dalam paparannya, Albertus menjelaskan bahwa media telah berevolusi dari model tradisional (cetak/TV) menuju sistem terintegrasi. Saat ini, dunia media memasuki era Artificial Intelligence (AI).
AI kini mampu merangkum berita internasional dari berbagai sumber dalam hitungan menit dan membantu redaksi menentukan isu headline. Namun, Albertus memberikan catatan kritis:
-
-
- Risiko Algoritma: Algoritma bisa keliru dan menyesatkan jika tidak dikontrol.
- Verifikasi adalah Kunci: Kecepatan yang ditawarkan AI tidak boleh menggantikan ketajaman verifikasi jurnalis.
- Echo Chamber: Fenomena “ruang gema” di media sosial membuat publik hanya mengonsumsi informasi yang mendukung pandangan politiknya, sehingga memperparah polarisasi.
-
Media Sebagai Infrastruktur Politik
Lebih lanjut, Albertus mengingatkan bahwa media online kini menjadi penopang utama ruang publik. Media bukan sekadar penyampai pesan, melainkan bagian dari infrastruktur politik yang menghubungkan figur politik dengan rakyat.
Ia menyoroti praktik manipulasi opini melalui akun robot, komentar otomatis, hingga rekayasa konten (deepfake) yang dapat menyebarkan propaganda secara masif.
”Tantangan media hari ini adalah menggabungkan kecepatan dengan akurasi, kreativitas dengan etika, serta kompetisi trafik dengan tanggung jawab publik,” pungkasnya.
Ia berharap media tetap menjaga etika jurnalistik demi memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga di masa depan.
Foto: Linkedln
Glembert
