admin
_“Bantuan sosial penting sebagai perlindungan dasar masyarakat, tetapi harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu mandiri secara berkelanjutan.”_
KN-PHUKET — Di tengah tantangan kemiskinan yang masih membayangi sejumlah negara berkembang di Asia Tenggara, gagasan tentang pembangunan sosial berkelanjutan terus menjadi perhatian dalam forum akademik internasional.
Dari Indonesia, isu tersebut turut dibawa ke panggung global oleh calon Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (DPIPS) Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pengamat sosial politik, Agusmaidi, S.IP., M.M.
Ia mempresentasikan penelitian tentang strategi pengurangan kemiskinan berkelanjutan dalam The National and International Conference on Education (NICE) 2026 yang berlangsung di Prince of Songkla University, Thailand, Jumat (9/5/2026).
Dalam forum yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara itu, Agusmaidi memaparkan riset berjudul Model Strategi Kebijakan Pengurangan Kemiskinan Berkelanjutan melalui Integrasi Transfer Tunai Bersyarat dan Mekanisme Pemberdayaan di Indonesia.
Melalui kajian tersebut, Mahasiswa Pascasarjana USK Aceh mengangkat pengalaman Indonesia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Ia menjelaskan, bantuan sosial terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat penerima manfaat. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
“Bantuan sosial penting sebagai perlindungan dasar masyarakat, tetapi harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu mandiri secara berkelanjutan,” ujar calon doktor itu di hadapan peserta seminar internasional.
Penelitian tersebut, kata Agus menggunakan pendekatan metode campuran dengan melibatkan ratusan keluarga penerima manfaat PKH di Pidie Jaya, Aceh.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan transfer bantuan tunai, melainkan membutuhkan integrasi antara kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola lintas sektor.
Kajian tersebut mendapat perhatian peserta seminar karena dinilai menghadirkan perspektif baru mengenai hubungan antara kebijakan sosial dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks negara berkembang di Asia Tenggara.
Bagi Agusmaidi, forum internasional tersebut bukan sekadar ruang presentasi ilmiah, tetapi juga kesempatan membawa pengalaman sosial Indonesia ke dalam percakapan global mengenai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Forum internasional ini menjadi ruang penting untuk memperkenalkan pengalaman Indonesia dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus membuka peluang pertukaran gagasan dengan akademisi dari berbagai negara terkait strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial semata, tetapi harus disertai integrasi antara perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan tata kelola agar dampaknya benar-benar berkelanjutan.
Seminar internasional tersebut berlangsung hangat dan penuh diskusi akademik. Dean of Faculty of Education Prince of Songkla University, Prof. Dr. Afifi Lateh, turut hadir mengikuti jalannya forum.
Sejumlah akademisi internasional juga memberikan perhatian serius terhadap materi yang dipresentasikan Agusmaidi, di antaranya Dr. Razi dari Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia serta Teguh dari Universitas Negeri Malang yang turut menyampaikan pandangan akademik terhadap model kebijakan pengurangan kemiskinan berkelanjutan tersebut.
Sumber foto: Dinsos.pidiejayakab.go.id
