admin
KN-JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memberikan tanggapan resmi terkait isu penggeledahan yang tengah ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa tindakan hukum tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Kepolisian RI (Polri).
Dalam keterangan resminya pada Kamis, 9 Juli 2026, Anang menyatakan bahwa Kejagung menghormati penuh independensi dan proses hukum yang sedang berjalan di institusi Polri.
Kejagung Tunggu Hasil Resmi Penyidikan Polri
Anang menyampaikan bahwa Kejagung memilih bersikap pasif dan menunggu hasil akhir dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, baik terkait barang bukti maupun pihak-pihak yang terlibat.
Beberapa poin utama yang disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung antara lain:
- Kewenangan Penuh Polri: Kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum murni dari penyidik kepolisian sesuai dengan kewenangan instansi mereka.
- Menghormati Proses Hukum: Kejagung menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung dan memastikan tidak akan mengintervensi berjalanannya aturan perundang-undangan.
- Menunggu Hasil Sah: Pihak Kejagung masih menunggu perkembangan resmi mengenai objek penggeledahan, barang bukti yang disita, hingga kepastian pihak-pihak yang dikaitkan dalam perkara tersebut.
Imbauan Terkait Asas Praduga Tak Bersalah
Menyikapi derasnya opini liar di ruang publik, Kejagung meminta masyarakat serta media untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak yang dapat merugikan nama baik seseorang atau institusi tertentu.
”Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial,” ujar Anang Supriatna.
Anang juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam setiap proses penegakan hukum, karena setiap tindakan hukum harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan mekanisme yang berlaku.
Akses Informasi Satu Pintu
Di akhir keterangannya, Kejagung meminta masyarakat untuk cerdas memilah informasi dan hanya mempercayai rilis resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut secara langsung.
Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung iklim penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan yang nyata bagi masyarakat.
