Glembert
KN. Bdah Konstitusi… Ini yang namanya impeachment ala Indonesia. Ketat banget syaratnya biar Presiden tidak bisa diserang politik murahan.
VONIS AKAL SEHAT : MK bukan yang “mencopot”. MK hanya “menilai dan memutuskan”. Yang mengeksekusi pemberhentian tetap MPR. Sistemnya berjenjang.
BEDAH TUNTAS : KAPAN MK BISA “COPOT” PRESIDEN/WAPRES :
Acuan hukum : Pasal 7A, 7B, 24C UUD 1945 + UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
Presiden/Wapres bisa diberhentikan di tengah jalan kalau melakukan 5 hal ini :
5 ALASAN KONSTITUSIONAL PEMBERHENTIAN – PASAL 7A :
1. PENGKHIANATAN TERHADAP NEGARA..
2. KORUPSI..
3. PENYUAPAN..
4. TINDAK PIDANA BERAT LAINNYA.. contoh : narkoba, terorisme..
5. PERBUATAN TERCELA : contoh : asusila, melanggar norma berat..
6. TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT : sebagai Presiden/Wapres – contoh : gila, cacat permanen..
PROSESNYA 4 TAHAP. TIDAK BISA LANGSUNG COPOT – PASAL 7B :
Tahap, Lembaga, Tugas Batas Waktu..
1. USUL DPR : DPR sidang paripurna. Butuh 2/3 anggota hadir + 2/3 setuju. Lalu ajukan ke MK ..
2. PUTUSAN MK : MK wajib sidang & putus dalam 90 hari. MK hanya menilai : “BENAR/TIDAK BUKTI nya” 90 Hari..
3. EKSEKUSI MPR : Kalau MK bilang “BENAR”, maka MPR sidang. Putuskan pemberhentian. Butuh 2/3 hadir + 2/3 setuju 30 Hari..
4. LANTIK MPR : Lantik Wapres jadi Presiden. Kalau kosong semua, MPR pilih pengganti ..
3 CATATAN PENTING :
a. MK TIDAK MENYIDIK : MK hanya mengadili. Bukti harus sudah dibawa DPR. Polisi, KPK, Kejaksaan yang nyidik dulu.
b. BUTUH DUKUNGAN POLITIK KUAT : Harus 2/3 DPR + 2/3 MPR. Artinya hampir mustahil kalau Presiden masih punya mayoritas…
c. TIDAK BISA KARENA KEBIJAKAN : Presiden tidak bisa dicopot karena “gagal program” atau “tidak disukai rakyat”. Harus ada pelanggaran hukum di 5 poin tadi.
KESIMPULAN :
RUMUSNYA:
DPR USUL → MK MEMUTUS BERSALAH/TIDAK → MPR MENGETOK PALU PEMBERHENTIAN :
MK itu “Hakimnya”. MPR itu “Algojonya”. DPR itu “Jaksa nya”.
Ini sistem check and balances biar tidak ada yang maha kuasa. Presiden diawasi DPR, DPR diawasi rakyat, semua diawasi MK.
admin
