admin
KN-JAKARTA – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII, Masduki, menilai masyarakat tidak cukup lagi hanya menuntut Presiden Prabowo Subianto meminta maaf atas berbagai pernyataan kontroversialnya.
Menurutnya, rentetan retorika bernada kasar dan stigmatis yang dilontarkan kepala negara layak direspons dengan mosi tidak percaya dari publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Masduki menanggapi pidato Presiden Prabowo yang kembali memicu sorotan publik usai menggunakan istilah “londo ireng” untuk menyindir pihak yang dituduh menyamar sebagai pengamat dan wartawan. Sebelum istilah ini muncul, Presiden juga sempat menggunakan diksi bernada keras seperti “bangsat” hingga “antek asing”.
“Solusinya atau aspirasi yang harusnya muncul bukan hanya Prabowo diminta (untuk) meminta maaf. Tapi publik itu menyatakan mosi tidak percaya terhadap Prabowo,” tegas Masduki.
Masduki menekankan bahwa penggunaan istilah-istilah kasar oleh seorang kepala negara bukan lagi sekadar persoalan gaya atau style komunikasi pribadi.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kemunduran kualitas demokrasi serta merosotnya etika komunikasi publik di tingkat kepemimpinan nasional.
Ia menilai, pilihan kata tersebut sengaja digunakan untuk membangun framing biner yang membelah masyarakat—menempatkan pemerintah sebagai pihak yang benar, sementara kelompok yang melayangkan kritik diposisikan sebagai pihak yang buruk atau musuh.
“Retorika itu menciptakan framing yang berbahaya karena menempatkan kritik sebagai sesuatu yang negatif.
Ruang publik yang semestinya menjadi arena dialog dan adu gagasan justru berubah menjadi ruang yang dipenuhi stigma terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pola komunikasi ini sebagai bukti terjadinya defisit demokrasi di ruang publik.
Seharusnya, seorang presiden mampu membangun komunikasi yang deliberatif, menghormati kritik, dan menjadi teladan dalam diskursus publik, ketimbang memperlebar polarisasi.
Krisis Keteladanan Pemimpin
Masduki juga menyoroti respons pemerintah terhadap kritik publik yang kerap dinilai tidak menyentuh substansi persoalan. Masalah-masalah nasional maupun kritik terkait kondisi demokrasi justru kerap dibalas dengan pernyataan yang meremehkan pengkritik, sehingga menciptakan ketidakselarasan antara narasi yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan.
Ia mengingatkan, kondisi ini memperlihatkan adanya krisis keteladanan di level kepemimpinan tertinggi. Jika pola retorika tersebut terus dipertahankan, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden dikhawatirkan akan semakin terkikis.
“Jadi dalam defisit demokrasi itu ada keteladanan pemimpin. Nah, Prabowo ini tidak memberikan keteladanan, baik dalam hal perkataan, pidato, maupun arahan,” pungkasnya.
