admin
KN-BANDA ACEH — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS sebagai wadah koordinasi lintas sektor guna menekan lonjakan kasus HIV/AIDS di Kota Banda Aceh. Langkah ini dinilai mendesak untuk memperkuat sosialisasi, edukasi, serta pencegahan yang lebih terpadu dan efektif.
Gagasan tersebut disampaikan Irwansyah saat menerima audiensi dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) se-Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Data Kasus Mengkhawatirkan: 43 Temuan Baru di 2026
Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, mengungkapkan bahwa kondisi penyebaran HIV/AIDS di Banda Aceh sudah masuk dalam kategori mengkhawatirkan.
- Total Akumulasi Kasus: Terhitung sejak 2008 hingga pertengahan 2026, tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS.
- Domisili Pasien: Sebanyak 226 orang merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sementara sisanya berasal dari luar daerah yang berdomisili atau mengakses layanan pengobatan di Banda Aceh.
- Kasus Baru 2026: Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, telah ditemukan 43 kasus baru.
- Angka Kematian: Sebanyak 140 pasien dilaporkan telah meninggal dunia.
- Faktor Risiko Utama: Hubungan seksual sesama jenis (Laki-laki Seks Laki-laki/MSM) menjadi salah satu faktor risiko terbesar penularan.
Saat ini, Banda Aceh memiliki 21 fasilitas layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan di seluruh Aceh, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, dan Puskesmas Meuraxa.
Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor dan Skrining Massal
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua DPRK Banda Aceh menegaskan bahwa penanganan ancaman kesehatan masyarakat ini tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga saja.
“Saya mendorong agar segera dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” ujar Irwansyah ST.
Sebagai bentuk komitmen, DPRK Banda Aceh menyatakan siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi penganggaran maupun peran sebagai fasilitator. Irwansyah juga mencetuskan ide untuk menggelar forum khusus di Gedung DPRK dengan mengundang berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta guna menyepakati gerakan skrining internal di lembaga masing-masing.
Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad. Ia menilai temuan 43 kasus baru pada tahun 2026 ini harus direspon cepat.
“Aceh sebelumnya memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang cukup aktif. Pembentukan komite khusus ini sangat penting agar penanganan dan penurunan jumlah kasus berjalan jauh lebih terkoordinasi,” tegas Musriadi.
Sorotan Tambahan: Ancaman TBC dan Peran CSR Perusahaan
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa selain HIV/AIDS, pihaknya juga menaruh perhatian serius pada penanganan Tuberculosis (TBC) dan malaria.
Untuk TBC, Adinkes mendorong penguatan pencegahan di tingkat rumah tangga dan instansi kerja. Jika terdapat satu penderita TBC di dalam rumah, seluruh anggota keluarga wajib menjalani skrining dan pencegahan agar rantai penularan terputus.
Adinkes berharap pimpinan daerah dan pihak swasta dapat mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung program edukasi, kampanye pencegahan, serta skrining kesehatan berkala bagi para karyawan dan keluarganya.
Glembert
