admin
KN-BIREUEN — Di tengah upaya Badan Gizi Nasional (BGN) mengawal keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaporkan menghentikan total suplai MBG di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pada Selasa (18/8/2026). Keputusan sepihak ini memicu sorotan tajam karena berdampak pada terabaikannya sasaran prioritas hingga hilangnya pendapatan para relawan harian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, SPPI menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut untuk menyetop operasional selama satu hari. Alasan yang diusung adalah keterlibatan siswa dalam pawai karnaval peringatan HUT RI ke-81. Padahal, pawai yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bireuen baru dimulai pada pukul 14.30 WIB dan tidak ada sekolah di Kota Juang yang meliburkan proses belajar mengajar.
Dampak dari penghentian ini tidak hanya dirasakan oleh para siswa. Pasokan gizi bagi kelompok sasaran utama program Presiden Prabowo Subianto — yaitu Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), serta Balita Non-PAUD (B3) — turut terhenti secara total pada hari tersebut.
Relawan Rugi, Korwil Berikan Keterangan Berbeda
Selain mengganggu distribusi gizi, penutupan dapur MBG ini berdampak langsung pada ratusan relawan berupah harian yang menggantungkan mata pencaharian mereka dari aktivitas dapur SPPG.
”Kami diminta berhenti bekerja karena SPPG tidak beroperasi. Jelas kami dirugikan, sehari tidak kerja berarti sehari kami tidak punya sumber penghasilan,” ungkap salah seorang relawan yang enggan disebutkan namanya, Senin (17/8/2026) sore. Relawan tersebut menyayangkan keputusan ini, terlebih operasional dihentikan berturut-turut setelah libur hari Minggu dan Senin.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI Kabupaten Bireuen, Ignatia Samosir, mengklaim bahwa penghentian layanan hanya diberlakukan bagi anak sekolah yang mengikuti kegiatan karnaval dan tidak menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Ia berkilah bahwa pelayanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan yang menunjukkan penghentian operasional secara menyeluruh di seluruh SPPG Kecamatan Kota Juang. Saat dimintai klarifikasi lebih lanjut mengenai legalitas instruksi lokal ini dan ketidaksesuaian laporan lapangan, Ignatia memilih tidak memberikan respons.
Foto: MBG, Radar-Jogja
