admin
KN-BANDUNG — Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gawat Darurat’ pada Jumat (11/9/2026). Aksi ini menyoroti penanganan bencana alam di sejumlah daerah hingga efektivitas anggaran program prioritas pemerintah.
Massa aksi berkumpul di lingkungan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sempat melakukan orasi di Taman Kubus yang berlokasi di depan kampus. Setelah itu, massa bergerak dengan berjalan kaki menuju Simpang Jalan Dago-Cikapayang.
Di persimpangan tersebut, para mahasiswa membentuk lingkaran dan secara bergantian menyampaikan orasi. Personel gabungan TNI dan Polri tampak melakukan pengamanan di lokasi aksi, sementara arus lalu lintas di sekitar area terpantau mengalami kepadatan.
Melalui keterangan tertulisnya, BEM SI Jabar mendesak pemerintah untuk mencurahkan perhatian penuh pada penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di saat yang sama, BEM SI Jabar meminta pemerintah menghentikan sementara (moratorium) sejumlah program prioritas yang digagas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), terpuruknya kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi yang seharusnya bertumbuh, sedangkan anggaran negara makin terjepit oleh belanja yang besar untuk program-program populis,” tulis keterangan BEM SI Jabar.
Soroti Pemborosan Anggaran dan Pola Kebijakan
BEM SI Jabar menilai pelaksanaan program-program prioritas tersebut melenceng dari tujuan awalnya dan berdampak pada pemborosan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Para mahasiswa juga mengkritik pola penanganan pemerintah yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan dalam merespons krisis serta bencana di daerah.
“Langkah penanganan yang tidak menyelesaikan akar masalah, koordinasi yang lelet, dan keputusan yang dibuat semena-mena merupakan pola kebijakan yang berulang di Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, diam tidak lagi menjadi opsi,” tegas BEM SI Jabar.
Foto: Sindonews.com
