adminFoto: Ketua Umum SOKSI, Ali Wongdo Sinaga
Stramed, Ketua Umum SOKSI,Ali Wongso Sinaga mengapresiasi dan mendukung sikap Presiden Jokowi terkait amandemen UUD 1945,sebagai sikap “kecermatan dan kenegarawanan yang tinggi”, dimana Presiden tadi sore (2/12) menyebut ” muncul usulan presiden kembali dipilih MPR. Kemudian muncul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, muncul juga wacana masa jabatan presiden delapan tahun dengan satu periode jabatan. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan.”
Bahkan Presiden menilai “yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan.”
Dalam kaitan gagasan amandemen UUD 1945 itu, sejak awal gagasan itu muncul, SOKSI bersama Tri Karya, ormas pendiri Golkar lainnya telah bersikap bahwa gagasan amandemen itu perlu kajian mendalam yang rasional kritis dan komprehensif tentang apa urgensinya mengembalikan kedudukan MPR lembaga tertinggi negara bagi kepentingan bangsa negara kedepan ? Andai MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, maka Presiden akan bertanggungjawab kepada MPR dan pemilihan Presiden 2024 tidak lagi oleh rakyat secara langsung tetapi menjadi kewenangan MPR. Jikalaupun ada ekses “Pilpres langsung” selama ini, antara lain menguatnya ‘politik identitas’, apakah alternatif solusi ‘amandemen’ seperti itu relevan sebagai ‘problem solving’ ? Mengapa kita tidak lebih mendorong meningkatkan pendidikan umum dan pendidikan politik bangsa berbasis ideologi nasional dan lebih mepercepat peningkatan ekonomi berkeadilan serta penegakan hukum misalnya ? ujar politisi senior Golkar itu.
Partai GOLKAR dengan doktrinnya “Karya Siaga Gatra Praja” atau “Golkar siap membangun negara” dengan karya kekaryaan dan sebagai bagian dari pendukung utama Presiden Jokowi, sudah tentu mendukung sikap politik Presiden itu. Konsisten dengan itu, seluruh anggota FPG MPR pasti memahami sikap Presiden Jokowi sejalan dengan doktrin Golkar yang mengutamakan kepentingan negara bangsa sehingga semestinya didukung.
Hal itu tentu termasuk berlaku bagi Pak Bambang Soesatyo, Ketua MPR yang nota bene keanggotaannya di MPR adalah bagian dari FPG MPR sebagai pelaksana kebijakan Partai Golkar, kata mantan Anggota FPG DPR/MPR itu.(RED)
Glembert
