MENYOAL POLEMIK MAJELIS TAKLIM

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Bersama Dakwah

 

Oleh: Ryang Adisty Farahsita *)

Stramed, Langkah pemerintah untuk mengawasi Majelis Taklim sungguh memprihatinkan. Majelis Taklim adalah surga ilmunya kaum ibu. Tempat kaum ibu menimba ilmu Islam di sela-sela aktivitas hariannya. Apa yang perlu dikhawatirkan pemerintah? Mengapa harus didata, disuluh, dan dilakukan langkah-langkah birokratif lainnya?

Apa sebenarnya yang ditakutkan dari sekumpulan kaum ibu yang belajar ilmu Islam? Apakah karena takut ada konten politik? Jikapun ada, bukankah kaum ibu adalah warga negara yang juga harus melek dan cerdas politik? Dimana letak kesalahannya?

Langkah pemerintah ini dapat mengarah pada dugaan Islamofobia. Jika bukan, mengapa hanya kaum ibu yang belajar ilmu Islam dalam majelis taklim yang diawasi? Padahal umat agama lain juga memiliki lingkar-lingkar pembinaan rohani juga. Mengapa tidak ada perlakuan yang sama?

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah M Ridwan Lubis pernah menuliskan bahwa pemerintah zaman kolonial melakukan pengawasan terhadap kegiatan keislaman.

Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Kridhamardawa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, KPH Notonegoro juga pernah mengatakan bahwa dahulu pemerintah kolonial Belanda melakukan strategi agar masyarakat tidak datang ke sekaten agar tidak terpapar konten syiar dakwah Islam kerajaan.

Islam seolah menjadi momok bagi pemerintah kolonial. Lantas, apakah langkah pemerintah mengawasi pengajian kaum ibu saat ini mengikuti langkah pemerintah masa kolonial? Jika demikian, bukankah ini sebuah regresi politik? Patut direnungkan bersama.

*) Aktivis Muslimah, Alumnus Pascasarjana FIB UGM Godean Sleman Yogyakarta

Sumber; Republika

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *