admin
KN-JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara blak-blakan membongkar adanya praktik lancung “bagi-bagi fee” dalam proyek pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan kementeriannya.
Akibat praktik koruptif ini, target penyelesaian proyek di sejumlah daerah dipastikan molor berantakan.
Padahal, bangunan Sekolah Rakyat tersebut ditargetkan sudah harus fungsional pada Juni 2026 ini agar bisa siap digunakan untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran baru, Juli 2026. Namun di lapangan, Dody justru menemukan fakta mencengangkan di mana pengerjaan proyek mundur jauh dari target. Bahkan, ia menemukan adanya kontrak kerja dengan vendor yang baru selesai pada Oktober 2026.
”Bingung saya. Kok bisa progres 10 persen, ini kan Juni mesti selesai? Wah, itu kemudian langsung saya cek semua. Ada kontrak yang kontraknya itu Oktober,” ungkap Dody dalam tayangan Podcast Money Honey CNN Indonesia, Rabu (3/6).
Potong Uang Muka Proyek demi Keuntungan Pribadi
Dody menjelaskan, karut-marut jadwal proyek ini terjadi karena adanya oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari uang muka (down payment/DP) yang seharusnya dialokasikan penuh untuk pengerjaan awal proyek oleh vendor.
”Kenapa ini begini semua terjadi? Karena, temen-temen ini ngambil uangnya itu di depan. Dapat dari DP-nya itu dia ambil. Mbok 1 persen, mbok 2 persen. Kenapa saya tahu? Karena saya ditawarin dua kali,” bebernya.
Ia menegaskan praktik ini bukan sekadar rumor. Dody mengaku secara langsung pernah diiming-imingi bagian dari potongan uang muka tersebut.
”Jadi ini bukan isu, saya ditawarin uangnya dari bahasanya sama, ‘Uang muka sudah cair, ada porsinya Pak buat Bapak.’ Hmm. Nah, yang saya takutkan, porsi ini masuk ke pejabat pembuat komitmen yang di bawah,” terang Dody cemas.
Tak Pandang Bulu, Teman Sekolah Pun Dipecat
Merespons temuan fatal tersebut, Menteri PU menegaskan tidak akan memberikan toleransi sekecil apa pun. Ia langsung mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan oknum pejabat yang terlibat di lingkungan Kementerian PU, tanpa memandang hubungan personal.
”Begitu saya tahu, langsung saya berhentikan. Walaupun dia teman sekolah saya dulu,” tegasnya.
Turun Gunung Jadi “Menteri Rasa Mandor”
Demi memutus mata rantai praktik lancung ini sekaligus memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai jalur, Dody memilih untuk memperketat pengawasan. Ia kini lebih aktif melakukan inspeksi mendadak dan mengecek langsung pelaksanaan proyek di lapangan.
”Sekarang saya terjun ke mana-mana. Jadi menteri rasa mandor,” pungkas Dody.
Langkah tegas ini diharapkan dapat membersihkan internal Kementerian PU dari praktik potong komisi yang selama ini kerap menjadi benalu bagi kualitas dan ketepatan waktu pembangunan infrastruktur nasional.
Foto: Wikipedia
Glembert