CHINA ROTASI TENTARA HONGKONG DI TENGAH KISRUH DEMO

Stramed,  China merotasi tentara yang mereka kerahkan di Hong Kong pada Kamis (29/8), di tengah peningkatan ketegangan di kawasan tersebut usai serangkaian demonstrasi ricuh sejak awal Juni lalu.

China merotasi tentara yang mereka kerahkan di Hong Kong pada Kamis (29/8), di tengah peningkatan ketegangan di kawasan tersebut usai serangkaian demonstrasi ricuh sejak awal Juni lalu.

“Garnisun Tentara China di Hong Kong melakukan rotasi rutin ke-22 sejak mereka mulai dikerahkan di Hong Kong pada 1997,” demikian pernyataan pemerintah yang dilansir melalui kantor berita Xinhua.

Pernyataan itu berlanjut, “Disetujui oleh Komisi Militer Pusat, langkah ini merupakan rotasi rutin tahunan yang sesuai dengan hukum China mengenai Garnisun di Kawasan Pemerintahan Khusus Hong Kong, yang berbunyi, ‘Garnisun harus mempraktikkan sistem rotasi anggota.'”

Dalam pemberitaan itu, Xinhua juga melansir sejumlah foto setumpuk tas tentara dan truk yang bakal membawa pasukan di perbatasan China dengan Hong Kong.

Namun, keterangan foto itu tak menjelaskan lebih lanjut truk-truk itu akan bertolak dari China ke Hong Kong atau sebaliknya.

Tak hanya itu, Xinhua juga memuat foto satu kapal angkatan laut kecil yang dilaporkan baru saja tiba di Hong Kong.

Rotasi pasukan ini dilaksanakan di tengah peningkatan ketegangan usai serangkaian demonstrasi yang kerap berakhir ricuh sejak awal Juni lalu.

Awalnya, para demonstran menuntut pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Para demonstran tak terima karena menganggap sistem peradilan di China kerap kali bias, terutama jika berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom yang masih dianggap bagian dari daerah kedaulatan Beijing.

Berawal dari penolakan rancangan undang-undang ekstradisi, demonstrasi itu pun berkembang dengan tuntutan untuk membebaskan diri dari China.

“Garnisun Tentara China di Hong Kong melakukan rotasi rutin ke-22 sejak mereka mulai dikerahkan di Hong Kong pada 1997,” demikian pernyataan pemerintah yang dilansir melalui kantor berita Xinhua.

Pernyataan itu berlanjut, “Disetujui oleh Komisi Militer Pusat, langkah ini merupakan rotasi rutin tahunan yang sesuai dengan hukum China mengenai Garnisun di Kawasan Pemerintahan Khusus Hong Kong, yang berbunyi, ‘Garnisun harus mempraktikkan sistem rotasi anggota.'”

Dalam pemberitaan itu, Xinhua juga melansir sejumlah foto setumpuk tas tentara dan truk yang bakal membawa pasukan di perbatasan China dengan Hong Kong.

Namun, keterangan foto itu tak menjelaskan lebih lanjut truk-truk itu akan bertolak dari China ke Hong Kong atau sebaliknya.

Tak hanya itu, Xinhua juga memuat foto satu kapal angkatan laut kecil yang dilaporkan baru saja tiba di Hong Kong.

Rotasi pasukan ini dilaksanakan di tengah peningkatan ketegangan usai serangkaian demonstrasi yang kerap berakhir ricuh sejak awal Juni lalu.

Awalnya, para demonstran menuntut pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Para demonstran tak terima karena menganggap sistem peradilan di China kerap kali bias, terutama jika berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom yang masih dianggap bagian dari daerah kedaulatan Beijing.

Berawal dari penolakan rancangan undang-undang ekstradisi, demonstrasi itu pun berkembang dengan tuntutan untuk membebaskan diri dari China. (Sumber: Cnn Indonesia)

Related Posts

MPWAA Salurkan Ribuan Wakaf Al-Qur’an dari Tiga Negara untuk Korban Banjir Peureulak

​KN-ACEH TIMUR,  Majlis Penyerahan Wakaf Al-Qur’an Aceh (MPWAA) menyalurkan bantuan hasil donasi masyarakat dari tiga negara tetangga—Malaysia, Brunei, dan Singapura—untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu…

Legitimasi Kuat: Kepuasan Publik 79,9% Buktikan Kebijakan Presiden Prabowo Menjawab Kebutuhan Riil Rakyat

​KN-JAKARTA, Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh angka 79,9 persen dinilai bukan sekadar simbolis. Hasil ini menjadi penanda kuat bahwa kebijakan pemerintah saat ini memiliki legitimasi sosial…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *