admin
KN-JAKARTA — Pemrakarsa 98 Resolution Network yang juga mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengendus adanya agenda senyap di balik gejolak ekonomi domestik saat ini. Ia membeberkan adanya tiga poros kekuatan yang diduga kuat mendalangi kampanye “Destabilisasi” nasional yang menyasar stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.
“Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi,” ujar Haris kepada awak media, Rabu (10/6/2026). According to Haris, negara saat ini sedang menghadapi sebuah peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar.
Obsesi Daur Ulang Krisis 1998
Haris menyoroti kemunculan sejumlah slogan negatif di ruang publik belakangan ini, seperti “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, hingga “Indonesia gelap”.
Menurutnya, narasi-narasi tersebut sengaja diembuskan untuk menggerus kepercayaan publik serta pelaku pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.
Kampanye ini, lanjut Haris, dirancang untuk mendorong depresiasi mata uang, melemahkan IHSG, dan memicu pelarian modal (capital outflow) demi menyusutkan cadangan devisa negara.
“Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui merekayasa guncangan ekonomi,” tegasnya.
Meski demikian, Haris optimistis skenario “Redux 1998” tidak akan terjadi karena peta geopolitik global telah berubah drastis dari unipolar pada 1998 menjadi multipolar saat ini. Terlebih, kedigdayaan lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, dan WTO yang dulu mendikte kebijakan nasional kini telah tergerus seiring ambruknya Washington Consensus.
Tiga Poros “Serakahnomic” yang Terganggu
Haris memetakan tiga poros utama yang dituding berada di balik gerakan destabilisasi ini. Ketiganya dinilai merasa terganggu oleh kebijakan tegas yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo:
Oligarki Serakahnomic Nasional: Kelompok domestik yang kepentingannya terusik oleh penegakan hukum dan efisiensi anggaran.
Poros Korporasi dan Aktor Multinasional: Jaringan bisnis global yang selama ini menikmati keuntungan dari kelonggaran regulasi di Indonesia.
Negara Tetangga Kecil Penampung Uang Kotor: “Sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita, negara kecil yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Negara kecil ini dipastikan sangat dirugikan,” ungkap Haris.
Ia menambahkan bahwa sejak era kolonialisme, Indonesia kerap dijadikan objek adu domba oleh kepentingan korporasi serakah dan kekuatan asing.
Kebijakan Progresif Prabowo yang Di-intrik
Lebih lanjut, Haris memaparkan sejumlah kebijakan strategis Presiden Prabowo yang menjadi pemicu perlawanan dari ketiga poros tersebut, di antaranya:
Pembentukan Danantara dan Danantara Sumber Daya Indonesia untuk memperkuat BUMN.
Kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH.
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di mana aliran dana SDA wajib diparkir di dalam negeri selama minimal satu tahun.
Program swasembada pangan yang memukul jalur kartel impor.
Pemberantasan korupsi serta penyitaan aset milik kaum “serakahnomic”.
Haris menyayangkan langkah-langkah penguatan ekonomi ini kerap diputarbalikkan melalui berbagai intrik politik.
“Ketika Presiden membentuk Danantara, mereka mengintriknya sebagai ‘kapitalisme negara’. Ketika kebijakan DHE diterapkan, mereka menuduhnya mendistorsi pasar. Bahkan program kerakyatan seperti makan bergizi gratis, bangun sekolah, dan subsidi pupuk disebut sebagai kebijakan ‘bakar anggaran’,” beber Haris.
Imbauan kepada Mahasiswa dan Evaluasi Internal
Menyikapi situasi ini, Haris meminta para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen untuk jernih dalam melihat peta persoalan. Ia mengingatkan agar tidak terlalu lugu menilai gejolak ekonomi saat ini murni sebagai respons alamiah pasar atau sekadar masalah fiskal-moneter sistemik.
Di sisi lain, Haris tetap memberikan catatan kritis terhadap internal pemerintahan saat ini. Ia mengakui tata kelola sejumlah program strategis nasional memang belum sempurna dan memerlukan penguatan aspek teknokratis.
“Belum lagi para pejabat kita juga masih belum bisa keluar dari mindset dan kebiasaan lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente,” akunya.
Kendati demikian, Haris menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan menutup celah kebocoran kekayaan negara dengan memperkuat instansi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan BPKP. Bahkan, Presiden secara terbuka mengajak masyarakat menggunakan gawai di tangan untuk mengawasi dan merekam perilaku menyimpang para pejabat publik.
Foto: Haris Rusly Moti/Net
Glembert