admin
KN-BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung resmi memulai pembangunan 11 gedung Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat program perkoperasian sekaligus memacu roda perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan ini tersebar di beberapa wilayah strategis, di antaranya:
-
- Langkapura
- Pidada
- Way Halim
- Rajabasa
“Sekitar 11 gedung saat ini sedang dalam proses pembangunan. Itu tetap gedung Koperasi Merah Putih,” ujar Riana.
Kolaborasi Pusat dan TNI dalam Pembiayaan
Menariknya, seluruh anggaran pembangunan infrastruktur ini tidak membebani APBD kota, melainkan bersumber langsung dari pemerintah pusat melalui program Agrinas. Sementara untuk eksekusi di lapangan, pemerintah memercayakan proses konstruksinya kepada jajaran TNI.
“Yang membangun dari pusat. Pelaksanaannya diserahkan kepada TNI, tetapi dananya dari pusat melalui Agrinas,” jelas Riana menambahkan.
Kehadiran gedung baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi simbol fisik, melainkan bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi warga setempat serta memperkuat akses layanan koperasi di tiap kelurahan.
Progres Koperasi: 120 Terbentuk, 65 Mulai Berbisnis
Hingga saat ini, komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam menghidupkan ekosistem koperasi menunjukkan tren positif. Seluruh target 120 Koperasi Merah Putih di Kota Tapis Berseri kini telah resmi terbentuk.
Dari total tersebut, sebanyak 65 koperasi bahkan sudah tancap gas menjalankan berbagai unit usaha produktif. Beberapa sektor usaha yang mulai digeluti meliputi:
-
-
- Penjualan kebutuhan pokok (Beras)
- Penyediaan LPG
- Pemasaran produk-produk UMKM lokal
- Sektor air minum isi ulang/kemasan
-
Pemkot menargetkan jumlah gedung fasilitas ini akan terus ditambah secara bertahap guna mengakomodasi koperasi yang belum memiliki kantor fisik.
Kendala Keterbatasan Lahan Perkotaan
Meski antusiasme dan pendanaan berjalan lancar, proyek ini bukan tanpa hambatan. Riana mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan aset lahan milik pemkot yang siap bangun di area perkotaan.
“Kalau di kota, kendalanya memang aset tanah. Jadi pembangunan dilakukan secara bertahap sambil kami menyiapkan lahan,” pungkasnya.
Foto: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandarlampung, Riana Apriana (ANTARA/Dian Hadiyatna)
