Glembert
KN. Duh, malang dan tragis benar hidup mu, wak Noel. Gaji besar. Fasilitas mewah. Kenapa harus memerash perusahaan di tengah ekonomi lesu. Dulu digelari si pendobrak, sekarang malah si pemeras. Mari kita bedah dengan pisau psikologi, kenapa anak buah Prabowo ini sampai melacurkan diri, meletakkan kepala di comberan, siapkan lagi kopi tubruk tanpa gula, wak!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja membuka kelas psikologi korupsi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Kasusnya sederhana tapi absurd. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap bersama 19 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT). Modusnya? Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pertanyaannya, kenapa pejabat tinggi dengan gaji, fasilitas, mobil dinas, sopir pribadi, sampai kursi empuk, masih tega memeras? Apakah dompetnya sepi? Apakah ATM-nya eror? Apakah e-wallet-nya tidak ada cashback lagi? Atau jangan-jangan, memeras sudah jadi kebutuhan psikologis seperti ngopi tiap pagi?
Kalau pakai kacamata psikologi, tindakan ini bisa dibaca dalam beberapa lapisan. Pertama, psikologi keserakahan. Ada teori klasik, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula ekspektasi gaya hidup. Gaji menteri atau wamen yang dua digit mungkin cukup buat rakyat biasa, tapi untuk pejabat, itu terasa seperti uang jajan. Mereka butuh lebih, buat cicilan rumah mewah, buat liburan ke Swiss, buat koleksi jam tangan, bahkan sekadar untuk mempertahankan gengsi dalam grup WA pejabat. Hasilnya, pemerasan pun jadi solusi instan.
Kedua, psikologi kekuasaan. Saat seseorang duduk di kursi empuk kementerian, ia merasa dunia ada di genggamannya. Ia bisa menandatangani atau menunda, bisa meluluskan atau menggagalkan. Kekuasaan itu bikin mabuk, dan mabuk kekuasaan seringkali melahirkan kalimat sakti, “Kalau mau cepat beres, bayar dulu.” Itu bukan kalimat transaksi, tapi kalimat candu.
Ketiga, ada psikologi oportunisme. Banyak pejabat berpikir begini, “Kalau saya tidak ambil, orang lain juga akan ambil. Jadi, lebih baik saya yang ambil sekarang.” Inilah mentalitas “rebutan kue”, yang membuat pemerasan dianggap bukan dosa besar, melainkan sekadar jatah normatif.
Padahal, kita bicara sertifikasi K3, sebuah hal serius yang menyangkut nyawa pekerja. Tapi di tangan pejabat rakus, sertifikat ini diperlakukan seperti tiket konser, bisa cepat keluar asal bayar. Sungguh ngeri, keselamatan buruh dipermainkan hanya karena dompet pejabat merasa lapar.
Ironinya, Noel bukan sembarang pejabat. Ia aktivis 98, dulu berteriak soal keadilan. Ia relawan Jokowi, dulu lantang bela rakyat. Kini ia anak buah Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Seolah-olah sejarah ingin menunjukkan bahwa idealisme bisa hancur hanya karena satu amplop.
Mari kita renungkan, apakah benar dompet pejabat setipis itu hingga harus memeras perusahaan? Tentu tidak. Mereka punya rumah mewah, mobil dinas, gaji fantastis. Tapi psikologi korupsi bukan soal “butuh”, melainkan soal “ingin lebih”. Dompet pejabat itu bukan kosong, tapi seperti lubang hitam, sebesar apapun isinya, tetap terasa kurang.
KPK sendiri sudah muak. Publik lebih muak lagi. Kita semua menyaksikan drama yang sama, pejabat ditangkap karena memeras, lalu mengaku khilaf, lalu berharap publik memaafkan. Minta Presiden memberinya amnesty. Pola klasik. Bedanya kali ini ada catatan sejarah, Noel, anak buah Prabowo pertama yang resmi dijaring KPK.
Maka, jika ditanya apa motivasi psikologisnya, jawabannya sederhana, bukan karena tidak ada duit di dompet, tapi karena dompet mereka terbuat dari nafsu, bukan dari kulit sapi. Ketika nafsu dijadikan dompet, jangan kaget kalau sertifikasi keselamatan pekerja pun bisa diperas, seolah-olah keselamatan manusia hanya seharga selembar kuitansi.
“Pakabar Rocky Gerung ya? Mungkin Rocky sudah tahu si Noel, seterunya saat debat di televisi sudah ditangkap KPK.”
“Pasti Rocky tahu lah. Paling dia akan berkata, dungu.”
#camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
