admin
KN-BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan instrumen strategis nasional untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus menghidupkan urat nadi perekonomian di pedesaan.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Iyai Mirza ini saat menghadiri Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Lampung serta DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Pengukuhan pengurus ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI, Laksda TNI (Purn) Dr. Abdul Rivai Ras.
“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan penghargaan sekaligus amanah besar yang saya yakin akan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Gubernur Mirza.
Ironi Lampung: Lumbung Protein, Tapi Konsumsi Masih Rendah
Dalam arahannya, Gubernur Mirza memaparkan fakta krusial mengenai kondisi ketahanan pangan dan gizi di wilayahnya. Lampung selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan angka konsumsi di tingkat masyarakat.
“Konsumsi protein masyarakat Lampung ternyata masih berada di posisi lima terbawah secara nasional. Padahal, kita merupakan daerah penghasil protein. Kondisi ironis ini tentu berpengaruh langsung terhadap kualitas SDM dan produktivitas masyarakat kita ke depan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, MBG dinilai menjadi solusi konkret untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat dan cerdas. “Inilah salah satu cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan sejak lama dan kini kita eksekusi bersama,” lanjutnya.
Putaran Ekonomi Desa: Wajib Gandeng Petani, Peternak, dan BUMDes
Selain pemenuhan gizi, rancangan besar Program MBG adalah sebagai motor pemerataan ekonomi hilir. Melalui keberadaan dapur-dapur MBG yang tersebar di desa-desa, program ini wajib melibatkan ekosistem lokal.
- Penguatan Rantai Pasok: Melibatkan langsung petani lokal untuk sayur-mayur, peternak untuk telur dan daging, serta nelayan untuk pasokan ikan.
- Pemberdayaan UMKM: Membuka lapangan kerja baru bagi tenaga masak dan pengelola logistik lokal.
- Integrasi BUMDes: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengawal ketat agar dapur MBG terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar perputaran uang tetap berada di desa.
Mengingat misi sosialnya yang sangat tinggi, Gubernur Mirza memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, hingga pemasok bahan baku.
“Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan semata-mata berorientasi pada mencari keuntungan! Tolong pengawasan diperketat, mulai dari kualitas makanan, kebersihan dapur, tata kelola keuangan, hingga transparansi,” tegas Gubernur.
APPMBGI Siapkan Command Center Pantau Keamanan Pangan Real-Time
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa asosiasi ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional untuk standardisasi pelaksanaan MBG di lapangan. Saat ini, kepengurusan APPMBGI sudah gurita di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota.
“APPMBGI bukan organisasi yang berorientasi pada jual beli atau kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar regulasi yang ditetapkan pemerintah,” kata Abdul Rivai.
Untuk menjamin kualitas, Abdul Rivai memaparkan sejumlah langkah taktis yang telah disiapkan asosiasi:
- MBG Command and Control Center: Sistem kendali digital untuk memantau pelaksanaan program secara real-time, mencakup aspek food safety (keamanan pangan), food security (ketahanan pangan), hingga pergerakan rantai pasok.
- Mitra Strategis: Menjalin kerja sama resmi dengan Perum Bulog demi menjamin kepastian suplai bahan pangan utama yang berkualitas.
Abdul Rivai juga mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi kelalaian dalam program yang menyangkut kesehatan anak-anak ini.
”Sudah saatnya seluruh pihak siap menjalankannya dengan manajerial yang lebih baik. Jika masih terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk kasus keracunan makanan, tentu tidak ada toleransi. Kami akan tindak tegas sesuai hukum dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (*)
Glembert