admin
KN-JAKARTA — Menjelang peringatan satu tahun aksi demonstrasi besar Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mendapati desakan kuat dari akademisi untuk segera melakukan langkah konkret. Pemerintah diminta tidak hanya menyampaikan permohonan maaf atau klarifikasi atas dinamika yang terjadi, melainkan mengambil tindakan tegas melalui perombakan (reshuffle) kabinet dan pimpinan lembaga.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menyoroti buruknya pola komunikasi politik pemerintah selama setahun terakhir. Menurutnya, kegagalan penyampaian informasi yang profesional menunjukkan adanya masalah serius dalam jajaran tim pendukung Presiden.
“Misalnya ini kalau berarti komunikasi yang buruk, ini menyangkut tim komunikasi yang juga kerjanya tidak profesional. Jadi, harus ada reshuffle,” ujar Masduki, Jumat (21/8/2026).
Evaluasi Seskab hingga Kementerian Komdigi
Masduki menyebutkan beberapa jajaran strategis yang perlu dievaluasi total demi membenahi alur komunikasi internal maupun publik, antara lain:
Sekretaris Kabinet (Seskab): Evaluasi terhadap Seskab Teddy Indra Wijaya dinilai krusial untuk memastikan informasi riil dari masyarakat sampai secara utuh kepada Presiden tanpa ada yang terdistorsi.
Badan Komunikasi Pemerintah: Perlu perbaikan menyeluruh pada manajemen penyampaian informasi publik.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Dituntut untuk membenahi strategi dan pola komunikasi pemerintah kepada rakyat.
Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi UII tersebut, jika informasi yang diterima Presiden tidak akurat, maka keputusan serta respons kebijakan yang diambil berpotensi tidak memuaskan publik. “Intinya ini bukan sekadar permohonan maaf atau klarifikasi, tapi Prabowo harus bertindak. Tugas Presiden kan memang bertindak, merespons dengan tindakan,” tegasnya.
Dorongan Perombakan di Tubuh Polri
Selain jajaran komunikasi, Masduki menilai ada aspek substantif lain yang harus diselesaikan, yakni penanganan aparat keamanan saat merespons demonstrasi tahun lalu. Ia mendesak Presiden untuk mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
“Menjelang peringatan satu tahun kerusuhan Agustus tahun lalu, itu kan salah satu pemicunya adalah tindakan anarkis dari Kepolisian. Nah, oleh karena itu, Prabowo harus juga segera me-reshuffle Kapolri, mengganti Kapolri,” tambahnya.
Peringatan Tuntutan Publik
Momentum satu tahun aksi Agustus 2025 dinilai menjadi pembuktian apakah pemerintah mau mendengarkan kritik masyarakat secara terbuka.
Masduki mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak mengabaikan tekanan politik yang terus berkembang. Jika langkah evaluasi tak kunjung diambil, hal itu dikhawatirkan dapat berbalik mengancam stabilitas kepemimpinan nasional.
“Orang menunggu sekarang reshuffle kabinet. Kalau tidak, lama-lama nanti yang di-reshuffle Presiden dan Wakil Presiden,” pungkasnya.
