Menkes Kabinet Bayangan Soroti Maraknya Keracunan MBG: “Lebih dari 50 Ribu Anak Jadi Korban”

KN-JAKARTA — Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, Irma Hidayana, menyampaikan kritik keras terkait maraknya kasus keracunan massal yang bersumber dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan bahwa akumulasi korban keracunan telah menembus angka lebih dari 50.000 orang per 2 September 2026.

​Irma menyoroti lonjakan kasus yang dinilai makin mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari terakhir saja, tercatat ada lebih dari 2.000 kasus keracunan MBG baru yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo, serta ratusan siswa di Agam, Tana Toraja, Rembang, dan berbagai daerah lainnya.

​“Kalau kamu masih diam, tandanya nggak punya hati. Ratusan santri keracunan MBG di Sidoarjo. Ratusan siswa lainnya juga keracunan di Agam, Tana Toraja, Rembang, dan kota-kota lainnya,” ujar Irma.

​Perubahan Manajemen BGN Dinilai Belum Menyentuh Akar Masalah

​Menurut Irma, berbagai upaya teknis dan administratif yang dilakukan pemerintah selama ini tidak efektif menghentikan jatuhnya korban. Langkah-langkah seperti penerapan aturan empat jam (rules of 4 hours), evaluasi berkala, suspensi SPPG, hingga tiga kali pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menyentuh akar permasalahan mendasar.

​Ia mencontohkan, pada periode kepemimpinan Sudaryono di BGN, insiden keracunan tetap bermunculan secara masif di berbagai daerah, di antaranya Grobogan, Semarang, Kudus, Depapre, Berastagi, Sidoarjo, Sleman, dan Palopo.

​Data Keracunan MBG per 2 September 2026

​Berdasarkan data yang dihimpun hingga 2 September 2026, dampak dari masalah tata kelola penyediaan pangan MBG mencakup:

  • Total Korban: Lebih dari 50.000 orang.
  • Jumlah Insiden: 560 kejadian keracunan.
  • Sebaran Wilayah: Tersebar di 245 kabupaten/kota.

​Irma menyerukan agar masyarakat tidak lagi berdiam diri dan mendesak pemerintah untuk segera membongkar serta membenahi sistem penyediaan pangan MBG secara menyeluruh agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban.

Related Posts

Pemerintah Sebut Ekonomi Membaik, Pengamat Soroti Penurunan Keyakinan Konsumen dan Ketimpangan

KN-JAKARTA, Megawati Institute menggelar diskusi publik bertajuk “Demokrasi Ekonomi di Persimpangan: Indonesia Makin Demokratis atau Makin Oligarkis?” pada Senin (7/9/2026). Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Islam ini menghadirkan pimpinan lembaga…

Habiburokhman Sebut Pemerintahan Prabowo Lebih Demokratis

KN-JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jauh lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ia juga membantah tuduhan bahwa draf RUU Perampasan Aset akan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *