Pentingnya unjuk rasa “Indonesia gelap”

KN. Demo ‘Indonesia Gelap’ di depan gedung DPRD Jawa Barat mulai memanas. Massa meminta masuk gedung Dewan dengan melakukan aksi bakar-bakar hingga melempar petasan ke dalam.

Dilansir detikJabar, aksi mulai memanas sekitar pukul 16.50 WIB, Jumat (21/2/2025). Massa yang awalnya duduk-duduk tiba-tiba berdiri dan mendekati pagar gedung yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Massa menyanyikan yel-yel meminta agar gerbang dibuka.

Pada saat bersamaan, hujan mulai turun di lokasi. Hal ini membuat situasi kian tidak kondusif lantaran massa berhamburan setelah beberapa lemparan petasan hingga flare dilakukan.

Unjuk rasa Indonesia Gelap di depan DPRD Jawa Timur, Surabaya Jumat (21/2), diwarnai dengan aksi bakar ban oleh ratusan massa dari mahasiswa, akademisi dan masyarakat sipil.

Massa yang tergabung Arek Gerakan Rakyat (Gerak) ini juga menyiram perwakilan anggota DPRD dengan air.

Awalnya, massa membagikan makanan ringan ke polisi. Tak lama mereka membakar ban di depan Gedung DPRD Jatim. Api berkobar, asap hitam pun membumbung tinggi.

Massa juga bergantian melakukan aksi teatrikal dan orasi. Mereka mendesak agar pimpinan anggota legislatif turun ke jalan menemui mereka.

“Bakar amarah, jangan tunduk, kita lawan, kita hantam, sampai semua runtuh! Taek!,” kata salah satu orator.

Mereka juga sempat memutar lagu Sukatani berjudul Bayar Bayar Bayar, serta menyanyikan lagu Buruh Tani dengan mengubah sebagian liriknya.

“Di bawah kuasa tirani, Prabowo!,” pekik mereka.

Tak lama, dua anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim menemui mereka, yang pertama adalah anak mantan Menteri Sosial dan Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yakni Fuad Bernardi, serta politikus Yordan M Batara-Goa.

Saat menemui demonstran, Fuad mengatakan pihaknya akan menampung tuntutan massa aksi dan menyampaikannya ke pemerintah pusat. Pasalnya kebanyakan program yang dituntut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kami di Provinsi Jatim yang bisa kami lakukan itu adalah nanti kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan dari para massa dari para demonstran ini untuk nanti kita bisa sampaikan ke pemerintah pusat, untuk menjadi pertimbangan,” kata Fuad.

Fuad juga mengatakan Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf tak ada di kantor karena sedang masa reses atau berkunjung ke daerah pilihannya.

“Ya, kan sekarang masa reses, jadi kan memang masa reses sehingga sebenarnya anggota DPRD enggak ada, karena kami dapilnya di Surabaya, jadi kita bisa menemui para massa,” ucapnya.

Senada, Yordan mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi massa aksi dan berjanji memastikan program pemerintah tidak akan merugikan rakyat.

“Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan, kami akan mengawal program pemerintah, memastikan bahwa dalam pelaksanaannya rakyat tidak boleh jadi korban,” kata Yordan.

Namun massa aksi tak puas dengan jawaban itu. Salah satu di antara mereka kemudian membuka air mineral kemasan, mendoakannya lalu menyiramkannya ke arah Fuad dan Yordan.

“Dari tadi kita mendengar sekadar ucapan saja dan kalau memang beliau itu berjanji maka kita yang akan memastikan janji janji tersebut,”ucap seorang peserta aksi.

“Polisi polisi sebagai tonggak awal penindas rakyat, sepakat. Biar mereka-mereka itu percaya yang namanya barokah. Kalau mereka percaya yang namanya barokah, maka semua elemen masyarakat mendoakan agar bapak ini dan kroni-kroninya menepati janji-janjinyaz Maka dari itu kita mendoakan, khususon ila ruhi kulhu Alfatihah,” kata dia seraya menyiram air ke kedua anggota DPRD itu.

Massa aksi lainnya kemudian melemparkan botol air mineral. Suasana kemudian menjadi ricuh dan tidak terkendali. Akibatnya, Fuad dan Yordan kemudian terpaksa meninggalkan lokasi demo dengan kawalan aparat kepolisian.

Haris Rusly Moti, eks aktivis mahasiswa UGM, menyampaikan pandangannya terkait dengan protes mahasiswa yang tengah berlangsung.

Menurutnya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berpotensi ditunggangi oleh kepentingan geopolitik untuk menciptakan eskalasi politik di Indonesia.

Menurut Haris, kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah pemerintahan Presiden Prabowo, seperti bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, serta kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan dalam negeri, berpotensi menarik perhatian pihak-pihak luar yang ingin mempengaruhi situasi domestik.

“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” jelas eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 itu.

Menurut Haris, protes yang berkembang di kalangan mahasiswa, seperti yang terlihat dalam beberapa waktu terakhir, berawal dari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Meski demikian, ia meyakini bahwa kebijakan strategis tersebut memiliki dasar yang benar dan perlu ada pemahaman yang lebih mendalam serta penyesuaian dalam implementasinya.

Ia menegaskan bahwa kesalahpahaman tersebut bisa saja timbul akibat adanya rekayasa dari pihak-pihak dengan kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital yang merasa dirugikan.

“Sejumlah kebijakan nasionalistik yang diambil pemerintah Prabowo memang tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan lama,” tambahnya.

Haris juga menyoroti isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa mengenai efisiensi anggaran untuk mengendalikan hutang luar negeri dan mencegah kebocoran.

“Itu adalah isu yang sejak lama diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Jadi, jika ada yang menyuarakan protes, ini bisa jadi karena salah paham atau memang ada upaya untuk memperkeruh suasana,” jelasnya.

Meski mengkritik berbagai isu yang dibawa dalam protes mahasiswa, Haris mengakui adanya kritik membangun yang mereka bawa, khususnya yang menyangkut anggaran pendidikan, riset, dan kajian.

Ia sepakat bahwa anggaran pendidikan harus dipertahankan, terutama untuk mendukung riset dan pengabdian masyarakat agar tetap menjadi jantung dari pendidikan tinggi.