
1. Walhi Sumbar: Akar Konflik Air Bangis karena Klaim Sepihak Negara atas Tanah Ulayat
Masyarakat Air Bangis dituduh menggarap lahan secara ilegal, padahal mereka telah mengelola tanah tersebut sejak sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah dianggap lebih mengutamakan kepentingan PT Abaco Pasifik Indonesia dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berpotensi merugikan hak-hak masyarakat.
2. Ratusan Masyarakat Air Bangis Gelar Protes Ke Gubernur Terkait Usulan Penggunaan Lahan 30 ribu Hektar Dalam Proyek Strategis Nasional
Aksi protes ratusan warga Air Bangis terhadap usulan Gubernur Sumatera Barat mengenai penggunaan lahan seluas 30 ribu hektar untuk proyek PT Abaco Pasifik Indonesia. Masyarakat menuntut agar pemerintah melindungi wilayah kelola mereka dan mengevaluasi izin usaha yang tumpang tindih dengan lahan mereka.
3. Selain Pulau Rempang, Warga Nagari Air Bangis dan Bidar Alam Juga Tuntut Keadilan
Konflik agraria yang terjadi di Nagari Air Bangis dan Bidar Alam. Di Air Bangis, pembangunan PSN oleh PT Abaco Pasifik Indonesia mengancam lahan pertanian masyarakat, sementara di Bidar Alam, PT Ranah Andalas Plantation diduga menguasai tanah milik masyarakat tanpa hak.
4. Masyarakat Nagari Air Bangis Datangi LPSK terkait Permohonan Perlindungan terhadap Masyarakat dan Pembela HAM
Kunjungan masyarakat Air Bangis ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memohon perlindungan terkait konflik agraria yang melibatkan PT Abaco Pasifik Indonesia. LPSK berkomitmen memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pembela HAM yang terlibat dalam kasus ini.
5. Penolakan PSN Air Bangis, Kapolda Perintahkan Jajaran Humanis Sikapi Konflik Agraria
Kapolda Sumbar yang menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menyikapi konflik agraria di Air Bangis. Masyarakat yang menolak PSN dianggap telah melanggar undang-undang kehutanan karena menggarap lahan di kawasan hutan produksi.