RESPONS BIN TERHADAP FENOMENA MENJAMURNYA KERAJAAN

Foto: Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, sumber foto: Suara.com/Kurniawan Masudĺ

 

Stramed, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengatakan mereka telah lama mendeteksi keberadaan Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire yang baru muncul dan membuat geger publik.

“Itu kami sudah lama mendeteksinya, tetapi baru muncul (ramai),” ujar Budi Gunawan, selepas acara pelantikan PB e-Sports, di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020, seperti diberitakan Antara.

Begitu juga dengan Sunda Empire, kata dia, BIN telah lama mengetahui keberadaan “kerajaan” itu dan bahkan telah berada di bawah radar, serta pemantauan mereka sejak dulu.

Budi Gunawan mengungkapkan berdasarkan pengamatan BIN, memang ada beberapa “kerajaan” itu merupakan bagian dari keraton Nusantara. Meski begitu, aparat kepolisian baru akan memproses secara hukum, jika benar-benar ada unsur pidana di dalamnya.

“Yang penting ada memang keraton-keraton yang tergabung dalam kerajaan Nusantara. Lain hal, kalau ada unsur pidananya di dalamnya. Di antaranya sekarang yang dikembangkan masalah penipuan dan lain-lain, itu yang ditelusuri,” ucap dia.

Sebelumnya, keberadaan Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, telah membuat geger publik hingga berujung pada penetapan tersangka Totok Santosa dan Fanni Aminadia.

Penangkapan tersebut didasari atas alasan bahwa mereka terbukti melakukan tindakan pidana berupa penipuan. Sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen yang diduga dipalsukan pelaku.

Sementara itu, polisi masih menelusuri dan menyelidiki keberadaan Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat. Namun, keberadaan Sunda Empire itu dinilai sama seperti Keraton Agung Sejagat, karena mereka menggunakan seragam militer lengkap dengan atributnya yang tidak jelas asal-usulnya.

Sumber: Tagar

Related Posts

Gerakan Rakyat: Misi Dekonstruksi dan Rekonstruksi Indonesia Oleh: Yusuf Blegur

KN. Rakernas I Gerakan Rakyat tidak hanya sekedar berupaya melakukan konsolidasi dan internalisasi organisasi bertendensi politik kekuasaan. Lebih penting dan mendesak dari itu adalah menemukan kembali ketuhanan dan kemanusiaan, yang…

Buruh: Lanjutkan Perjuangan UMP DKI dan UMSK Jawa Barat, Lebih dari 10 Ribu Pada Tanggal 19 Januari 2026 Deklarasikan Manifesto Perjuangan Tolak Upah Murah, Sahkan RUU Ketenagakerjaan, dan Tolak Pilkada Melalui DPRD

KN. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *