adminFoto: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, BK
Stramed, “Saya ini anak petani, jadi tidak usah pakai teori-teori yang muluk-muluk. Intinya, kalau terbukti suatu kebijakan yang sudah puluhan tahun dijalankan dan dirasakan gagal, sebaiknya kebijakan tersebut jangan diteruskan”, kata Mayjen (purn) Saurip Kadi. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber pada FGD (focus group discussion) bertajuk “Peran Pangan dalam Ketahanan Nasional” , Rabu 7 Agustus 2019, di Kedai Kopi Bangsaku Jalan Biak Jakarta. Narasumber lainnya adalah S Indro Tjahyono (Analis Pangan), Imam Mustofa (HKTI), dan Achmad Yakup (INAgri).
Saurip Kadi mencontohkan pada awalnya sistem negara kita jelas pakai UUD 1945. Tetapi sistem ini dianggap gagal, lalu disusun konstitusi baru. Kemudian kembali ke UUD’45 lagi bersamaan dengan Bung Karno yang kekuasaannya begitu kuat.
“Tapi tokh Bung Karno akhirnya juga jatuh. Kemudian disusul dengan Pak Harto yang bukan hanya orang kuat lagi. Namun ia juga jatuh”, demikian kata Saurip Kadi.
Perubahan Mutlak Diperlukan
Hikmahnya adalah tuntutan pembaruan itu jangan dilawan. Jika dirasakan terjadi kegagalan sistemik, sebaiknya sistem tersebut jangan diterus-teruskan. Asal muasal persoalan di masyarakat dari situ.
Sehingga perubahan adalah satu keharusan. Begitu juga tentang kebijakan pangan kita. Dalam skala negara , kalau bicara tentang ketahanan nasional, maka salah satu aspeknya pasti pangan.
Mengingat pentingnya peran pangan bagi ketahanan nasional, maka kalau kebijakannya masih yang lama pasti tidak akan berhasil.
Keberhasilan dalam memperbaiki infrastruktur irigasi dan bendungan juga akan mengalami kendala jika sistemnya tidak diperbaiki. Pak Harto kurang apa, tapi dalam membangun pertanian dan pangan juga tidak berhasil. Masalah penting lain adalah jangan memanipulasi hajat atau kepentingan publik untuk kepentingan kelompok.
Perubahan Prinsip yang Harus Dilakukan
Kalau biaya produksi lebih tinggi dari hasil penjualan padi atau HPP, maka sampai akhir jaman kondisi pangan kita akan tetap begini. Tidak ada anak petani yang mampu punya sawah dan ingin menjadi petani. Mereka yang masih mampu bersawah biasanya yang bisa lakukan diversifikasi.
Contoh yang paling mudah, adalah adik perempuan saya yang tetap menjadi petani. Kenapa ia mampu bertahan? Karena ia mampu melakukan diversifikasi dengan menambak bandeng, beternak ayam, dan menanan bawang.
Tapi kalau petani diharapkan hanya bertanam padi atau petani pangan saja, kita mau bicara apa? Karena itulah kebijakannya yang harus diubah. Jadikan dan masukkan pangan sistem logistik nasional. Caranya petani produknya dibeli dengan harga tinggi, dijual ke publik dengan harga murah.
Untuk itu janganlah beri subsidi kepada proses budidaya, karena petani tidak akan menikmati. Selama ini subsidinya pada proses onfarm misalnya terhadap pupuk dan alat pertanian. Apakah kita tahu kalau para mafia kampung itu menguasai proses budidaya pertanian.
Negara Lain Juga Berikan Subsidi kepada Harga
Mari kita lihat buktinya di lapangan. Kalau kita ke daerah, misalnya ke Brebes, nanti kita akan tahu siapa sebenarnya yang terima traktor tangan. Evaluasi juga sejauh mana manfaatnya untuk rakyat.
Begitu juga dengan pupuk, bebaskan pasokan dari mafia perdagangan pupuk. Kalau perlu impor dari luar negeri harganya lebih murah daripada harga produksi dalam negeri. Kemudian berikan subsidinya pada endproduct dengan cara padinya dibeli dengan harga tinggi.
Hal itu sudah dipraktekkan oleh Jepang, Thailand, dan Amerika. Kita tinggal menyontek saja. Kalau kondisi ini tercipta, tidak perlu disuruh, orang-orang yang punya tanah, seperti saya umpamanya yang orang tuanya dulu petani otomatis akan pulang ke Brebes.
Karena menguntungkan akibat harga padi yang mahal dari petani, bisa saja rakyat teriak semua. Tapi hanya beginilah kalau ingin menolong petani.
Menurut saya, berangkatlah dari perubahan kebijakan.
Jangan Jadikan Beras sebagai Barang Dagangan
Untuk itu diperlukan kebijakan dengan paradigma berbeda yakni beras jangan dijadikan komoditas atau barang dagangan. Jadikan beras sebagai logistik bagi Indonesia, sehingga harganya sama dan sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah.
Dulu niatnya Bulog didirikan pasti seperti itu, tetapi di tengah perjalanan berubah, malah dimanfaatkan oleh para kroni untuh impor pangan dari luar.
Kalau belum yakin, tengoklah Thailand yang luasnya tidak lebih dari Jawa Barat tambah sedikit Banten. Penduduknya hanya seperempat dari Indonesia. Mengapa kita sekarang impor beras dari Thailand dan juga Vietnam? Karena rakyatnya dibuat untung dalam budidaya padi.
Kalau kebijakannya diubah, misalnya kebijakan nelayan yang diubah oleh ibu Susi Pujiastuti, silakan cek sendiri dan pergi ke pantai. Masyarakat nelayan sekarang kaya raya. Kalau saya pulang kampung mendatangi putra-putra mantan karyawan bapak saya yang jadi nelayan, mereka sekarang lebih kaya daripada putra-putranya almarhum bapak.
Dengan demikian tidak usah disuruh atau diinstruksikan macam-macam, kalau usaha tani menguntungkan orang akan berlomba-berlomba.
Mereka yang Berani Ambil Resiko
Ada beberapa orang yang berani mengubah kebijakan sekaligus berhasil mengatasi resikonya. Ada dua anggota kabinet yang saya catat. Kita melihat pengalaman yang begitu baik dari seorang menteri PU. Siapa yang dulu kenal beliau?
Tetapi ini justru jadi kekuatan. Karena beliau tidak banyak kenal dengan mafia tanah, uang penggantian gusuran ditaruh di pengadilan, buldoser bergerak. Sehingga infrastruktur cepat terbangun.
Pertanian harusnya seperti itu. Syaratnya satu, cari orang yang kakinya tidak terbelenggu masa lampau. Biar nanti tidak repot saat mengeksekusi kebijakan.
Sekarang kita mau bicara pupuk atau mau bicara impor beras, pasti akan menemui hambatan karena menterinya masih orang lingkaran lama. Persoalannya adalah satu, yakinkan pada Presiden Jokowi tidak perlu ada yang ditakuti lagi.
Kemenangan Jokowi bukan karena partai politik. Dalam sistem presidensial, walaupun kemarin antara Pileg dan Pilpres berbarengan, tetapi di seluruh dunia teorinya partai hanyalah fasilitator. Di lain pihak dalam sistem presidensil ada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang tugasnya menyusun “kontrak sosial” yang disampaikan waktu Pemilu.
Bertolak dari pemahaman itu, tugas KSP adalah melihat kerja menteri yang nanti akan disampaikan atau dikoreksi saat rapat kabinet. Bukannya kemudian KSP membentuk program sendiri. Yang seperti ini, sambil belajar pelan-pelan diperbaiki sistemnya.
Kembali kepada masalah pertanian dan pangan di lapangan, prinsipnya jangan megajari bebek berenang. Jalin dialog serta tanya dan pahami aspirasi petani. Contohlah negara yang sudah berhasil, misalnya Thailand yang tadinya pertanian dikelola perorangan kini dibuat kelompok yang mendapat 50 sampai 100 hektar untuk dikerjakan bersama.
Karena itu hama wereng dan tikus menjadi berkurang karena pertanian terbagi di banyak lahan. Penggunaan pupuk lebih efektif karena hamparannya lebih luas. Kalau di sini, menanam sendiri-sendiri sementara tetangganya belum menanam ,sehingga terjadi serangan tikus.
Maka, mari ramai-ramai selamatkan republik dengan menyusun kabinet yang benar. Mintalah kepada Jokowi, inventarisir calon menteri, umumkan kepada rakyat, dan lakukan fit and proper test oleh rakyat. Yakin rakyat akan mendukung.
Glembert
