admin
KNN-JAKARTA – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar webinar bertajuk “Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia” pada Rabu, 17 Juni 2026. Diskusi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube SMRC TV ini menghadirkan empat pakar lintas disiplin dan dimoderatori oleh Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Prof. Saiful Mujani.
Para narasumber membedah dinamika transisi politik, kemunduran kualitas demokrasi, tata kelola ekonomi, hingga menguatnya kembali struktur teritorial militer di Indonesia.
Poin-Poin Penting dari Para Narasumber.
Prof. Marcus Mietzner (Australian National University) menegaskan komitmen akademisnya saat menulis buku tentang satu dekade pemerintahan Jokowi. Ia menolak dibayar dan meminta kebebasan penuh tanpa intervensi konten sebelum dicetak. Buku ini diterbitkan secara Open Access (gratis) oleh Michigan University Press.
Resesi Demokrasi Global: Berdasarkan data indeks internasional seperti V-Dem dan Freedom House, kualitas demokrasi Indonesia di era Jokowi memang menurun drastis. Namun, hal ini sejalan dengan tren global democratic recession yang juga terjadi di negara seperti Turki, India, bahkan Amerika Serikat.
Prof. Mohamad Ikhsan (Universitas Indonesia)
menyoroti proses pengambilan keputusan ekonomi yang kini lebih sering disetir oleh kepentingan politik jangka pendek dan proyek simbolik, di mana target diumumkan terlebih dahulu baru dicari justifikasi datanya.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa lalu (seperti era SBY) dinilai sebagai hasil dari pondasi institusi kuat yang dibangun oleh Presiden BJ Habibie dan diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Bivitri Susanti (STH Indonesia Jentera) menilai pemerintahan Jokowi telah menyediakan lingkungan yang memicu (enabling environment) menguatnya otokrasi legalistik. Pelemahan KPK pada 2019 dan pengesahan UU Cipta Kerja dipandang sebagai pelemahan sistematis terhadap checks and balances serta masyarakat sipil.
Memasuki era pemerintahan Prabowo, Bivitri melihat adanya pergeseran ke arah “politik dan ekonomi komando” yang bercirikan tuntutan kepatuhan mutlak (loyalty over competence) serta pembuatan kebijakan yang minim data dan deliberasi.
Sedangkan Jaleswari Pramodhawardani (Kepala Lab 45) menyoroti ekspansi struktural militer yang masif (militerisasi kebijakan publik) yang dimulai sejak era Jokowi. Ia mencatat lonjakan jumlah Kodam dari 13 (era SBY), menjadi 15 (era Jokowi), dan kini mencapai 21 Kodam pada tahun 2025/2026, dengan target 37 Kodam pada 2029.
Kritik keras diarahkan pada revisi regulasi (UU TNI dan UU Polri) yang melonggarkan keterlibatan aparat ke dalam kementerian/lembaga sipil (seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung), yang kini tengah menghadapi uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.
Foto: Tangkapan layr kana Youtube SMRC TV
Glembert