admin
KN-JAKARTA — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil pemetaan dari sejumlah lembaga riset independen menyoroti persoalan ekonomi serta efektivitas koordinasi kabinet sebagai pemicu utama pergeseran persepsi masyarakat tersebut.
Berdasarkan survei terbaru Tempo Data Science yang digelar pada 31 Juli–11 Agustus 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah berada di angka 37%, sementara 62% responden menyatakan tidak puas. Dalam skala 1–10, nilai rata-rata kinerja pemerintah berada di angka 5,7. Angka ini menunjukkan penurunan bertahap dibanding seri survei sebelumnya, yaitu 75% pada Desember 2025 dan 58% pada Maret 2026.
Merosotnya tren kepuasan ini juga terekam oleh sejumlah lembaga survei lainnya sepanjang pertengahan 2026:
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC): Mencatat tingkat kepuasan publik di angka 51,1% pada Juli 2026, turun dari 81,2% pada November 2025 dan 66,4% pada periode Februari–Maret 2026.
Puspoll Indonesia: Dalam survei 18–26 Mei 2026, kepuasan kinerja tercatat sebesar 64,8% (turun dari 67,7% pada Agustus 2025).
Keyakinan publik bahwa pemerintah membawa arah lebih baik juga merosot dari 80,4% menjadi 53,2%.
Indopol: Mencatat tingkat kepuasan sebesar 59,75% dan ketidakpuasan mencapai 40,25% dalam riset periode 26 Mei–1 Juni 2026.
Sektor Ekonomi dan Struktur Kabinet Jadi Sorotan
Sektor ekonomi menjadi variabel paling dominan yang memengaruhi penilaian publik. Survei SMRC menunjukkan hanya 15,7% responden yang menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik, sementara mayoritas menilai sebaliknya. Temuan Tempo Data Science merekam 68% responden menganggap kondisi ekonomi memburuk, terutama terkait lonjakan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakpastian pendapatan.
Di sisi lain, tata kelola Kabinet Merah Putih yang menaungi 49 kementerian beserta lembaga pendukung turut menghadapi tantangan span of control atau rentang kendali. Banyaknya struktur pimpinan dinilai memicu risiko tumpang tindih kewenangan, penyampaian komunikasi publik yang kurang terorkestrasi, serta tingginya biaya koordinasi antarlembaga.
Dampak Elektoral dan Arah Pembangunan
Pergeseran persepsi publik ini mulai berdampak pada dinamika elektoral. Dalam simulasi semi-terbuka SMRC pada Juli 2026, elektabilitas Prabowo tercatat sebesar 14,5%, sementara nama Dedi Mulyadi menguat di angka 35%. Hasil serupa ditunjukkan survei Tempo Data Science, di mana Dedi Mulyadi memperoleh 41% dan Prabowo 15% pada pertanyaan terbuka mengenai calon presiden.
Meski demikian, riset mencatat masyarakat tidak sepenuhnya pesimistis terhadap masa depan nasional. Survei Tempo merekam 52% responden masih percaya bahwa Indonesia secara umum bergerak ke arah yang benar.
Data ini mengindikasikan bahwa harapan publik tetap ada, tetapi membutuhkan akselerasi efektivitas kebijakan dan penanganan masalah ekonomi yang lebih nyata di lapangan.
