admin
KN, Kongres Pancasila ke-XII, yang dimulai sejak 2006, mengusung tema “Pancasila Nyawa Bangsa: Menghalau Kemerosotan Moral dalam Praktik Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara.” Tema ini relevan dengan tantangan moral yang dihadapi bangsa, seperti korupsi dan pelanggaran hak warga negara. Kongres ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga mencari solusi berbasis penelitian dengan 211 makalah yang dibagi dalam tiga subtema: konsepsi republik, refleksi moral Pancasila, dan praktik etika. Kongres ini diharapkan menjadi ruang dialog produktif yang memperkuat Pancasila sebagai fondasi moral bangsa, kata Drs. Agus Wahyudi, M.Si, Ph.D selaku panitia penyelenggara Kongres Pancasila XII dan diskusi publik dengan tema “Pancasila Nyawa Bangsa: Menghalau Kemerosotan Moral dalam Praktik Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara”, yang diadakan di Kampus Universitas Gajah Mada, Kamis, (26/09/2024).
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat UGM, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si, menyampaikan, kita semua memahami bahwa Pancasila adalah prinsip dasar yang mengikat kita sebagai bangsa. Kongres ini diadakan dengan semangat untuk kembali mengingatkan makna Pancasila, tidak hanya secara simbolik, tetapi dalam penghayatan yang lebih mendalam. Tujuan utama dari kongres ini adalah untuk mengupas isu kemerosotan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencari akar masalah yang dihadapi bangsa, bukan hanya sekadar menangani gejalanya.Sebagai norma dasar, Pancasila berinteraksi dengan tantangan-tantangan nyata, termasuk di dunia akademik. Kampus seharusnya menjadi ruang terbuka bagi perdebatan yang rasional, bukan berdasarkan emosi, karena demokrasi menyediakan ruang yang luas untuk membahas etika dan nilai-nilai kebangsaan.
Kita perlu melihat kembali bagaimana Pancasila lahir dan menilai relevansinya hari ini, serta menghadapi tantangan masa depan dengan pikiran yang jernih. Diskusi di ruang kelas harus terhubung dengan realitas di luar kelas, sehingga kita bisa lebih dinamis dalam memaknai Pancasila. Kongres ini diharapkan mampu melahirkan pemikiran baru, memperkuat moralitas, dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperdalam wawasan kebangsaan, memperkuat etika, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik, ujar Dr. Arie Sujito.
Dalam sambutannya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diwaklli oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Saktiyana, M.Si, menyampaikan, Pancasila berfungsi sebagai dokumen politik dan kontrak sosial, mirip dengan konstitusi di negara lain. Erik Cover menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Saat ini, demokrasi di Indonesia mengalami tantangan, di mana kegaduhan politik dianggap sebagai dampak kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai seperti integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan perlu ditegakkan kembali untuk menghindari kemunduran moral yang mengikis identitas bangsa.Pancasila terdiri dari tiga tataran: nilai dasar yang abstrak, nilai-nilai instrumental berupa peraturan perundang-undangan, dan nilai praksis yang berfokus pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Institusionalisasi Pancasila harus diimbangi dengan internalisasi untuk mencapai efektivitas. Simbol Garuda Pancasila mengingatkan kita akan keragaman dalam persatuan NKRI.
Generasi milenial perlu melihat Pancasila sebagai ideologi yang relevan dan bermanfaat, dengan pendekatan kreatif agar dapat mengatasi perbedaan secara damai. Melalui kongres ini, diharapkan kesadaran moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditingkatkan, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi gagasan, tetapi juga tindakan nyata. Semoga Tuhan melimpahkan berkah agar bangsa ini terhindar dari degradasi nilai-nilai Pancasila, terang Tri Saktiyana, M.Si.
Mengawali sesi diskusi, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman, S.IP, M.Si., Ph.D menyampaikan, Indonesia didirikan oleh para pendiri Republik, bukan hanya oleh satu kelompok, melainkan juga melibatkan perempuan. Kita harus menyadari bahwa Pancasila seharusnya tidak sekadar dogma. Selama Orde Baru, kita diajarkan 36 butir Pancasila yang sulit diingat, terutama setelah tahun 1998, di mana banyak dari kita bahkan tidak dapat menyebutkan butir-butirnya.Pancasila seharusnya dimaknai dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dan ide-ide maju yang digunakan oleh para pendiri Republik dalam proses dekolonisasi. Diskusi ini adalah tantangan terhadap pendangkalan makna Pancasila, terutama terkait etika dan kedaulatan rakyat. Pemerintahan harus berlandaskan akal sehat, tanpa dominasi satu kelompok atas yang lain.
Kita harus mempertahankan kebebasan dari dominasi dan menjunjung tinggi rule of law. Tindakan etis harus berasal dari konkret, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap warga negara. Proses politik harus berbasis pada dialog dan perdebatan untuk mencapai kebaikan bersama, tanpa intimidasi.Pancasila, terutama sila ke-4, harus dipahami sebagai proses permusyawaratan yang adil, bebas dari intrusi kekuasaan. Dalam konteks ini, kita perlu menegaskan kembali peran Pancasila sebagai landasan kritik terhadap kondisi politik saat ini. Semua elemen bangsa harus bersolidaritas, mengingat pentingnya partisipasi publik untuk membangun kehidupan yang lebih baik.Akhirnya, kita harus memahami Pancasila tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai panduan dalam mencari keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan. Mari kita bangkit bersama untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara, jelas Airlangga.
Rocky Gerung mengatakan, antusiasme untuk mengembalikan semangat Pancasila, terlihat dalam demonstrasi di Senayan, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap situasi terkini. Banyak aksi ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai isu, termasuk pengaruh figur publik seperti Gibran yang menggerakkan generasi muda. Demonstrasi mahasiswa sering kali didorong oleh perasaan “fear of missing out” dan idealisme demokrasi yang bertentangan dengan kenyataan.Kongres Pancasila kali ini diharapkan dapat mengatasi kemerosotan moral, yang harus kita definisikan dengan substansi, bukan sekadar istilah. Kita perlu mengevaluasi politik secara kritis dan mempertanyakan bagaimana kekuasaan dapat mencernanya.
Pancasila seharusnya berfungsi sebagai dasar untuk membangun kesadaran bersama, menggabungkan berbagai pemikiran dunia. Makna Pancasila berubah sesuai konteks, dan kita perlu memberikan isi baru, seperti isu gender equality dan ekologi, sambil tetap menjaga makna aslinya.Kita harus memastikan keadilan sosial tetap menjadi fokus agenda politik dan berani menginterupsi pemikiran para politisi dengan gagasan progresif. Melalui seminar dan diskusi, kita berusaha menghasilkan proposal yang dapat menjadi panduan dalam kebijakan publik. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai generasi yang peduli akan masa depan, papar Rocky Gerung.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. H. M. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.Pselaku narasumber mengatakan bahwa kemerosotan moral dalam penyelenggaraan negara adalah masalah serius yang kita hadapi saat ini. Ibarat baju usang, moralitas kita terkikis hari demi hari. Pada masa Orde Baru, pemerintah mencoba memperbaiki hal ini melalui P4, namun gagal karena banyak yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Reformasi 1998 juga diharapkan membawa perubahan, tetapi nyatanya banyak pejabat yang melanggar moral, merasa aman karena belum divonis pengadilan. Meski ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, banyak pejabat yang tetap bertahan meskipun dicurigai korupsi.
Pada masa Orde Baru, korupsi terkendali, tetapi sekarang merajalela di semua level pemerintahan. Di kampus pun, moralitas akademik mulai runtuh, dengan kritik yang dibalas manipulasi. Nilai-nilai etika yang bersumber dari budaya kita makin terkikis, sementara korupsi dan manipulasi dianggap biasa. Penyebabnya adalah Pancasila hanya dipahami sebagai dasar negara, bukan nilai moral yang dipraktikkan sehari-hari. Padahal, Pancasila seharusnya menjadi pedoman moral bagi semua, terutama pejabat, ungkap mantan Menkopolhukam ini.
Pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan otak, tetapi juga mencerdaskan kehidupan. Intelektualitas tanpa moralitas adalah hampa. Pejabat kita takut hukum, tetapi tidak takut melanggar nilai moral, karena mereka tidak merasa malu selama belum dihukum. Kita perlu menguatkan nilai moral bersamaan dengan penegakan hukum. Solusi terobosan seperti Mahkamah Etika perlu dipertimbangkan untuk mengatasi krisis moral ini. Kongres Pancasila harus menjadi momentum untuk mencari solusi nyata dan menghentikan kemerosotan moral bangsa, jelas Mahfud, MD
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengatakan, negara kita sedang menghadapi berbagai paradoks, termasuk kemerosotan dunia pendidikan. Banyak yang lulus dengan gelar tinggi, tetapi moralitas mereka tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya ditanamkan. Kita melihat banyak “musang berbulu ayam” — individu yang tampak baik di luar tetapi buruk di dalam. Pendidikan seharusnya membentuk karakter yang baik, tetapi justru sering tersesat.
Saya bersyukur UGM dan para akademisinya masih menjaga integritas di tengah perguruan tinggi yang mungkin sudah kehilangan arah. Kita juga menyaksikan kemerosotan moral di kalangan penyelenggara negara dan aparat keamanan, yang kini sering mengikuti perintah “tuan” di belakang layar, ujar Haedar Nasir.
Fenomena politik uang kian vulgar, dilakukan terang-terangan. Di sisi lain, Muhammadiyah dan NU yang dahulu berselisih soal hal kecil, kini bersatu dalam menghadapi tantangan duniawi. Namun, saya yakin keduanya tetap memimpin dalam pendidikan dan sosial, dengan kontribusi luar biasa.Terakhir, mari kita tegakkan Pancasila dengan tanggung jawab, tetapi jangan lupa untuk menjaga semangat kebersamaan. Semoga kita mampu menghalau kemerosotan moral dan menjadikan Indonesia bangsa yang lebih baik, ungkap Ketua Umum Muhammadiyah ini.
Saya memiliki sebuah mimpi, suatu hari anak-anak Indonesia tidak lagi dinilai dari status sosial—bukan karena mereka anak pejabat atau presiden—tetapi dari kualitas karakter mereka. Karakter ini adalah amanah para pendiri Republik kita. Bung Karno berbicara tentang nation and character building, sementara Bung Hatta menekankan bahwa pendidikan karakter dimulai dari cinta pada kebenaran. Republik ini hanya akan maju jika warganya berkarakter kuat. Tanpa itu, bangsa ini bergerak tanpa arah. Karena itu, perbaikan bangsa harus dimulai dari pendidikan karakter yang berpijak pada Pancasila.Karakter yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan adalah bekal penting bagi kemajuan. Sebaliknya, karakter yang penuh kelicikan dan ketidakjujuran hanya akan menghancurkan. Sejarah menunjukkan peradaban besar, seperti Romawi, runtuh karena hilangnya keutamaan publik, terang Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir.
