GlembertKN. Ratusan kepala daerah yang baru dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta akan dikumpulkan untuk pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
Pembekalan ini akan diikuti ratusan kepala daerah yang sudah dilantik usai memenangkan Pilkada serentak 2024 dan tak ada perkara sengketa pilkada lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). Momen retreat di Akmil ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan pelbagai materi dengan pelbagai tema.
Wamendagri Bima Arya sempat membocorkan salah satu materi pembekalan yakni terkait program strategis pemerintah pusat yang harus diselaraskan dengan visi-misi para kepala daerah.
Pembekalan kepala daerah ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Para kepala daerah pun sudah diwajibkan untuk membawa seragam Satpol PP hingga seragam komponen cadangan (Komcad).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memandang retreat kepala daerah sebagai panggung pemerintahan Prabowo untuk minta dukungan ke kepala daerah guna menyukseskan pelbagai program-program mercu suarnya.
“Nuansanya pemerintah pusat banget, tampaknya pusat ingin dipahami, ingin diikuti oleh daerah,” kata Ray kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/2).
Ray meyakini materi-materi yang diberikan dalam retreat ini bakal banyak berisi pelbagai program unggulan maupun keluhan yang dialami pemerintahan Prabowo saat ini. Diharapkan, kepala daerah bisa mengikuti program maupun memahami kesulitan tersebut ke depannya.
“Nah, itu yang saya lihat antara lain apa? Antara lain program efisiensi, antara lain soal efeknya ke pemangkasan ke transfer daerah. [Pemotongan anggaran] itu pemerintah pusat ingin dipahami [para kepala daerah],” kata dia.
Dana transfer ke daerah dipangkas Rp50,5 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Januari 2025. Lewat surat perintah itu pula Prabowo meminta pemangkasan penggunaan anggaran di APBN sebesar Rp306,6 triliun.
Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan momen retreat kepala daerah sebagai ajang pemerintahan Prabowo menggaet para pemimpin pemerintah daerah untuk mendukung pelbagai program-program prioritasnya.
Misalnya, Agung mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Itu semua, kata dia, butuh sokongan daerah lantaran butuh dana besar.
“Karena kan ini butuh budget besar, otomatis kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena APBN kan punya keterbatasan fiskal, jadi dengan kolaborasi dengan APBD Keterbatasan itu bisa diatasi bersama-sama tanpa ada yang dikorbankan,” kata Agung.
Babak baru kebijakan top-down & kultur militerisme
Menurut Ray, dirinya tak melihat ada materi yang diisi pihak pemerintah daerah untuk mengutarakan persoalannya ke pemerintah pusat dalam pembekalan ini.
Ia juga tidak melihat materi terkait pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar seperti transparansi, partisipasi, dialog dan antikorupsi dalam pembekalan ini.
Atas dasar itu, Ray mengatakan retret kepala daerah di Akmil itu memiliki nuansa penerapan kebijakan top-down atau dari pusat ke daerah, ketimbang bottom-up atau dari persoalan daerah diangkat ke pusat.
“Karena targetnya bukan menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Tapi juga target Pemda di mana para daerah itu memahami keinginan dari pemerintah pusat,” kata dia.
Ray juga menilai pembekalan ini sarat dengan membangun kultur militerisme di kalangan kepala daerah.
Ia mencontohkan kepala daerah diajarkan baris berbaris dan berkemah seperti layaknya tentara. Retret serupa pernah dilakoni Prabowo terhadap para anggota kabinetnya di awal pemerintahan pada Oktober 2024 lalu.
“Nah, kultur militerisme itu bayangannya adalah fisik, kuat itulah,” kata dia.
Terpisah, Agung juga melihat retret kepala daerah itu bisa menjadi simbolisasi dan babak baru bagi hubungan pusat dan daerah. Pasalnya, selama ini antara pusat dan daerah sering terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi kemudian menjadi kesalahpahaman.
Agung juga melihat forum ini dapat digunakan sebagai forum rekonsiliasi dan komunikasi intens pascakompetisi Pilpres hingga Pilkada 2024 di tengah perbedaan partai dan koalisi.
Ketua UMUM PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Instruksi larangan itu bahkan masih berlaku hingga Jumat (22/2) malam, setelah PDIP melakukan rapat internal sekitar 3 jam di kediaman Megawati.
“Soal surat (instruksi tunda retreat), sampai sekarang masih berlaku,” ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah singkat saat meninggalkan kediaman Mega malam itu.
Instruksi itu disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan jumlah peserta retreat yang tidak hadir di retreat Akmil Magelang sebanyak 53 orang. Di mana enam di antaranya memberikan keterangan sakit atau berhalangan.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi instruksi Megawati Soekarnoputri terkait penundaan keikutsertaan retret bagi kepala daerah dari PDIP. Fadli menyebutkan retret di Magelang adalah program kenegaraan, bukan kepartaian.
“Ya program ini kan sebenarnya bukan program kepartaian, ini kan daerah-daerah itu kan gubernur, bupati, wali kota, ini kan dari hasil pilkada yang latar belakangnya itu beragam,” kata Fadli ditemui seusai pembukaan Sekolah Tani Muda di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Fadli Zon menyebutkan peserta yang menghadiri retret akan menunjukkan sisi loyalitasnya kepada negara. Ia menyinggung pepatah yang menyatakan loyalitas kepada partai akan berakhir setelah seseorang memutuskan setia kepada negara.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kepala daerah di Jawa Barat mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melarang kepala daerah dari partainya mengikuti pembekalan di Magelang, Jawa Tengah.
Dedi Mulyadi memastikan, bupati maupun wali kota di Jawa Barat yang berasal dari PDI-P akan mengikuti kegiatan retreat di Magelang.
Hal itu dipastikan Dedi Mulyadi saat para kepala daerah tersebut hadir saat Sertijab Pj Gubernur Jawa Barat kepada dirinya di DPRD Jawa Barat.
“Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan, sudah terserap, tidak mungkin dibatalkan,” tutur Dedi, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).
Kang Dedi, sapaan akrabnya, beralasan kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto harus patuh pada arahan pemerintah.
Pasalnya seluruh kepala daerah, termasuk dari PDIP sudah bersumpah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat.
Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025). Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut. Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyebut 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan telah bersiap di Magelang. Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait kapan mereka akan masuk untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang.
Adapun 55 kepala daerah tersebut terdiri 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Masinton Pasaribu yang merupakan Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDIP menyebut, semua kader siap mengikuti retret sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster masih absen dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Bima Arya mengatakan pihaknya masih menunggu kedatangan dua kepala daerah itu.
“Belum tahu kami. Belum tahu. Belum ada informasi. Kedua orang itu, Pak Pramono sama Pak Wayan. Ya intinya, 47 yang kami sebutkan eh, itu belum ada informasinya ya, kami masih menunggu. Nanti saya cek ke eh teman-teman LO ya,” terang Bima Arya dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah rugi karena tidak mengambil momentum.
“Kepentingan daerah ini lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian rugi sendiri nanti,” ucap Tito dalam keterangannya di sela kegiatan Retreat Kepala Daerah seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Menurut Tito, sejumlah kepala daerah yang tidak hadir pada retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah akan kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru.
Sebanyak 436 Kepala Daerah Seluruh Indonesia memulai retreat hari kedua dengan melakukan senam bersama di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Para kepala daerah itu mengikuti senam berpakaian olahraga putih hitam dan menggunakan topi.
Untuk kegiatan olahraga ini, 19 dari 436 kepala daerah diberi tanda gelang untuk kondisi kesehatannya yang perlu pemantauan.
Bima Arya menuturkan, sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dengan rincian enam di antaranya sakit atau berhalangan karena acara keluarga.
Sementara 47 kepala daerah lainnya tak hadir tanpa alasan yang jelas.
admin
