Korsel terancam krisis!

KN. Sebagian besar perusahaan di Korea Selatan (Korsel) tengah mengantisipasi krisis terburuk di ‘Negeri Gingseng” sejak 1997.Mengutip Business Korea, pesimisme para pelaku usaha tersebut akibat sejumlah faktor.

Perang dagang, inflasi, dan ketidakstabilan politik dalam negeri, membuat ketidakpastian internal dan eksternal menyatu. Hal ini membuat berkurangnya investasi perusahaan dan semakin banyak seruan untuk menyegarkan kondisi bisnis melalui reformasi regulasi yang proaktif.

Hal ini terlihat pada survei Federasi Pengusaha Korea (KEF) 6 Maret. Dari 508 perusahaan yang didata Januari, 96,9% lebih mengatakan “krisis ekonomi akan terjadi tahun ini.”

Di antara responden, 22,8% khawatir bahwa krisis ekonomi tahun ini akan lebih parah daripada krisis valuta asing IMF tahun 1997. Namun, 74,1% percaya bahwa krisis yang signifikan akan terjadi, meskipun tidak sebesar tahun 1997.

“Hanya 3,1% yang tidak setuju dengan kekhawatiran akan krisis ekonomi tahun ini,” tulis laman itu.

Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi, mencapai level tertingginya dalam lima tahun. Indikator utama sentimen ekonomi itu tercatat berada di 365,14 pada Desember tahun lalu.

Ini menandai peningkatan 3,4 kali lipat dari Desember 2014, dengan puncak sebelumnya sebesar 538,18 terjadi pada Agustus 2019 selama sengketa perdagangan Korea-Jepang. Kenaikan indeks ini menjadi penyebab kekhawatiran, karena kenaikan 10 poin biasanya mengakibatkan penurunan 8,7% dalam investasi sekitar enam bulan kemudian.

Memang, Statistik Korea melaporkan penurunan 14,2% dalam investasi pada Januari dibandingkan dengan Desember tahun lalu. Fakta ini menggarisbawahi dampak nyata dari ketidakpastian yang meningkat.

Sementara itu, Survei KEF juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Termasuk beban upah akibat perluasan cakupan upah biasa (38,4%), peraturan keselamatan seperti Undang-Undang Hukuman Kecelakaan Berat (28,3%), dan peraturan jam kerja seperti 52 jam kerja seminggu (22,8%).

Selain itu, 34,5% perusahaan memperkirakan lingkungan peraturan perusahaan akan memburuk tahun ini. Sementara 57,4% meyakini lingkungan tersebut tidak akan berubah, dan hanya 8,1% yang mengantisipasi perbaikan.

Kepala Inisiatif Pertumbuhan Berkelanjutan (SGI) Kamar Dagang dan Industri Korea, Park Yang-soo, menekankan perlunya tindakan legislatif untuk mengurangi tantangan ini. “Kita perlu segera mengesahkan undang-undang seperti Undang-Undang Khusus Semikonduktor untuk menarik investasi jangka panjang yang stabil dari perusahaan,” ungkapnya.

Laporan SGI, berjudul “Dampak Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi terhadap Investasi dan Implikasinya” menganalisis lebih lanjut situasi tersebut. Di mana laporan memproyeksikan penurunan signifikan dalam investasi pada paruh pertama tahun ini, dengan potensi kontraksi yang berkelanjutan hingga ketidakpastian teratasi.