MAHASISWA DESAK KPK PERIKSA ANGGOTA DPR RI FRAKSI PAN ASAL MALUKU UTARA TERKAIT DUGAAN KORUPSI

KN-JAKARTA, Gelombang aksi mahasiswa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus berlanjut. Kali ini, giliran kelompok yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Maluku Jakarta menggelar unjuk rasa pada Jumat (23/1/2026) sore untuk menuntut pengusutan kasus korupsi yang diduga menyeret salah satu legislator di Senayan.

​Aksi tersebut berfokus pada tuntutan pemeriksaan terhadap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara.

Mendesak KPK dan Kejati Maluku

Dalam aksinya, massa membentangkan poster bertuliskan desakan agar KPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI tersebut. Orator menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara.

​”Kami meminta dan menuntut kepada KPK RI untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota Komisi III dari Fraksi PAN Dapil Maluku Utara,” tegas orator saat menyampaikan orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Pernyataan Sikap

Meski massa yang hadir berjumlah terbatas, tuntutan yang dibawa cukup serius. Mereka meminta KPK segera mengambil langkah konkret untuk menyelidiki dugaan praktik korupsi yang melibatkan wakil rakyat dari wilayah Maluku Utara tersebut demi menjaga integritas institusi legislatif dan keadilan bagi masyarakat di daerah.

Related Posts

Perkuat Tata Kelola Lingkungan, Lembaga Wali Nanggroe Susun Regulasi Hutan dan Pertambangan Aceh

KN-BANDA ACEH – Lembaga Wali Nanggroe secara resmi mulai menyusun Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe tentang Pengelolaan Hutan, Hutan Adat, dan Pertambangan di Aceh. Langkah strategis ini diinisiasi melalui rapat…

Said Iqbal: Negara Tidak Boleh Kalah dari Pelaku Kekerasan terhadap Buruh, Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Tawar-Menawar

KN-Jakarta, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan praktik penyekapan, penyiksaan, pemerasan, maupun…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *