Indonesia Urged to Bolster Governance, Anti-Graft Drive for OECD Bid

KN. Indonesia must strengthen legal governance and anti-corruption enforcement before joining the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Law, Human Rights, Immigration and Corrections Coordinating Minister Yusril Ihza Mahendra said. He warned that OECD accession requires firm adherence to good-governance principles, including credible enforcement and institutional integrity, as Jakarta accelerates efforts to qualify for full membership.

  • Related Posts

    Said Iqbal: Jika 95 Persen Penerima JHT Sudah Bebas Pajak, Sudah Saatnya Dikaji Pembebasan Pajak bagi Seluruh Penerima Manfaat

    KN-JAKARTA, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden KSPI – Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa kebijakan perpajakan atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan…

    BNN RI GAGALKAN PENYELUNDUPAN 3,37 TON KUNCUP BUNGA CANNABINOID  BERKEDOK IMPOR BARANG

    KN-Surabaya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional yang menyelundupkan narkotika jenis kuncup bunga…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *