Indonesia Urged to Bolster Governance, Anti-Graft Drive for OECD Bid

KN. Indonesia must strengthen legal governance and anti-corruption enforcement before joining the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Law, Human Rights, Immigration and Corrections Coordinating Minister Yusril Ihza Mahendra said. He warned that OECD accession requires firm adherence to good-governance principles, including credible enforcement and institutional integrity, as Jakarta accelerates efforts to qualify for full membership.

  • Related Posts

    Forum Pimred Multimedia Indonesia Aceh Desak Presiden Prabowo Evaluasi Pejabat Keamanan Pascakerusuhan Hari Damai Aceh

    KN-BANDA ACEH — Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (Forum Pimred Multimedia Indonesia) Aceh mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan meninjau ulang jajaran pejabat keamanan dan intelijen di…

    TPNPB Imbau Pekerja Sipil Tinggalkan Wilayah Konflik di Papua, Buka Peluang Perundingan

    TPN-JAKARTA — Manajemen Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengeluarkan siaran pers yang mengimbau para pekerja sipil di wilayah konflik bersenjata Tanah Papua untuk segera meninggalkan lokasi-lokasi yang…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *