admin
KN-JAKARTA, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu.
Sektor ketenagakerjaan membutuhkan kehadiran fisik untuk urusan krusial seperti mediasi PHK, sengketa THR, dan pengawasan norma kerja di pabrik.
Industri manufaktur bekerja 24 jam tanpa WFH. Jika birokrasi libur atau WFH, proses perizinan ekspor-impor dan administrasi tenaga kerja berisiko terhambat, terang Said Iqbal
Alasan penghematan BBM dan anggaran dinilai tidak signifikan. Said Iqbal menyarankan ASN menggunakan transportasi publik daripada harus WFH.
”Pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara WFH, harus tatap muka. Jika pelayanan pemerintah terganggu, maka akan berdampak pada proses perizinan dan operasional perusahaan.”
KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan tidak terburu-buru. Mereka menyarankan pemerintah fokus memangkas anggaran “proyek mercusuar” jika benar-benar ingin melakukan efisiensi, daripada mengorbankan kualitas pelayanan masyarakat.
