BAHAYA LATEN KORUPSI” VS “BAHAYA LATEN PKI” oleh Marsdya TNI Purn Subandi Parto

1. PKI = BAHAYA IDEOLOGI, SUDAH DIBUNGKAM STRUKTURNYA :

– Bentuknya jelas : Partai, ajaran, simbol. Gampang dideteksi.

– Sudah ada Tap MPRS No.25/1966 : Dibubarkan, ajarannya dilarang.

– Musuhnya kelihatan : Makanya bisa ditumpas dan diawasi.

2. KORUPSI = BAHAYA MORAL DAN AKHLAK, GAK KELIHATAN TAPI NGEROGOTI :
Ini yang SAYA Sbp bilang “AJARAN APAPUN NGGAK MASUK” : Koruptor bisa pakai baju agama, baju nasionalis, baju aktivis.

– Bentuknya jamur : Dipotong 1, tumbuh 10.

– Merusak 4 pilar : Merusak ekonomi, hukum, pendidikan, sampai kepercayaan rakyat ke negara.

– Korban nyata : Uang rakyat habis = obat gak ada, sekolah rusak, jalan bolong, rakyat miskin.

KESIMPULAN TEPAT:
PKI mau ganti ideologi negara.
Korupsi sudah MELUMPUHKAN NEGARA dari dalam. Jadi lebih berbahaya karena “invisible”.

TENTANG USULAN : “TAP MPR TENTANG BAHAYA LATEN KORUPSI”:

MARI KITA dukung ide pokoknya. Negara butuh pernyataan sikap setegas itu.

Kenapa perlu setara Tap MPR? KARENA :

1. PAYUNG HUKUM & POLITIK : Biar semua lembaga : KPK, Polisi, Jaksa, DPR, Pemerintah punya 1 komando. “Ini musuh negara nomor 1”.

2. EFEK JERA : Sama seperti PKI, ada stempel negara : “Koruptor = Pengkhianat Bangsa”. Bukan sekedar “pelaku tindak pidana”.

3. KONTINYU & TIDAK PANDANG BULU : Seperti yg Saya Sbp bilang. Mau pejabat, mau aparat, mau pengusaha. Sikat.

Isi Tap nya harus tegas seperti usulan Saya Sbp adalah :

– Dinyatakan “BAHAYA LATEN”.

– Wajib “DITUMPAS SAMPAI TUNTAS”.

– Hukuman harus MEMISKINKAN + HUKUMAN MATI/MENGGANTI KERUGIAN NEGARA 10X LIPAT.

TAPI TANTANGANNYA ADALAH…
Yang tanda tangan Tap MPR itu siapa?
Ya DPR + MPR itu sendiri.
Nah… kalau di dalamnya ada “dekat tapi jauh”, ya susah disahkan.

Makanya PR kita : TUMPAS DULU YANG “DEKAT TAPI JAUH” DI DALAM :

KESIMPULAN :

Saya SBP 100% sepakat bahwa :
“KORUPSI ADALAH PKI EKONOMI”.. Dia diam-diam membunuh negara.

Solusinya bukan cuma KPK. Tapi KEPUTUSAN POLITIK TERTINGGI NEGARA yaitu Tap MPR.

Kalau Tap MPR itu ada, langkah pertama yang harus kita bentuk adalah : “POSKO JUA RA ANTI KORUPSI”.

  • Related Posts

    Filep Wamafma: Dukung Suara Masyarakat Adat Papua, Jangan Pidanakan Dandhy Laksono

    KN. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan dukungan terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi…

    RANGKUMAN PERKARA ROY SURYO VS IJAZAH JOKOWI YANG TERBARU SSI DATA PENGADILAN

    Status perkara Roy Suryo vs Ijazah Jokowi sampai hari ini : Perkara ini bukan gugatan Roy Suryo menggugat ijazah, tapi Roy Suryo sebagai TERDAKWA dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *