Dorong Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah, Koalisi Masyarakat Sipil Riau Sambangi DPRD

KN-PEKANBARU — Koalisi Masyarakat Sipil Riau mendatangi Gedung DPRD Provinsi Riau pada Senin (14/9/2026) pukul 10.00 WIB.

Kunjungan ini bertujuan mendorong pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) lintas fraksi guna merespons ancaman Triple Planetary Crisis yang mengintai stabilitas daerah.

Delegasi masyarakat sipil yang hadir dalam agenda tersebut terdiri atas Dinamisator Koalisi Masyarakat Sipil Riau sekaligus Ketua Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa, Johny Setiawan Mundung; Hasan Supriyanto dari Lembaga Riau Research Center; serta Sukarno (Kiki) dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Riau.

Johny Setiawan Mundung menegaskan bahwa keberadaan KPHD di tingkat daerah sangat penting dan strategis. Saat ini, wilayah Riau menghadapi tiga ancaman krusial lingkungan, yakni darurat hutan dan lahan, bom waktu pengelolaan sampah, serta ancaman ekosistem pesisir.

“Secara nasional Kaukus Parlemen Hijau sudah terbentuk. Harapan kami, semakin banyak anggota DPRD Riau yang bergabung dalam Kaukus Parlemen Hijau Daerah untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan. Parlemen memiliki posisi strategis, khususnya dalam penyusunan kebijakan daerah,” ujar Mundung saat didampingi Hasan Supriyanto dan Sukarno.

Sambutan Positif Fraksi Golkar dan Nasdem
​Dalam kunjungan tersebut, koalisi menggelar diskusi secara terpisah dengan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Nasdem di ruangan fraksi masing-masing.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Imustiar, yang didampingi anggota fraksi Darmalis, menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif tersebut. Ia menilai langkah penyelamatan lingkungan sangat bermakna bagi masa depan generasi mendatang. Di samping itu, tutupan hutan Riau dinilai memiliki nilai tambah ekonomi melalui potensi perdagangan karbon.
​Dukungan senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Riau, Munawar Syahputra. Ia menegaskan komitmen fraksinya dalam mengawal regulasi daerah yang berwawasan lingkungan.

Ia menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem menaruh perhatian besar pada isu Hak Tanah Ulayat Masyarakat Riau dan Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Riau. Selain itu, Fraksi Nasdem juga mengawal Ranperda Pengelolaan Mangrove Provinsi Riau yang saat ini naskah akademiknya tengah disusun oleh Universitas Riau.

Koalisi Masyarakat Sipil Riau menyatakan bahwa gerakan ini tidak berhenti di dua fraksi tersebut. Kunjungan dan komunikasi politik lingkungan akan terus dilanjutkan ke fraksi-fraksi lain di DPRD Provinsi Riau.

Related Posts

OTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi Agraria

KN. Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus menjadi…

BERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT… DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNIT

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun… 601 kali Kapal tenggelam Data itu benar. Berdasarkan data Basarnas + sorotan Komisi V DPR : Sepanjang Januari – 15 Agustus 2026 ada 601 operasi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *