Glembert
Hentikan Pemerintah dengan Tindasan Regulasi dan Senjata
Tunjukkan Kemampuan Membebaskan dan Memajukan Indonesia Tanpa Menciptakan Kesenjangan Klas dan Tanpa Merusak Alam
Salam Demokrasi!
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2026 selain tidak mencerminkan krisis kronis yang tengah dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia, jalan keluar yang disampaikan hanyalah ilusi bukan solusi.
Kenyataan bahwa korban banjir bandang di Aceh masih tinggal di Rumah Sementara dan rehabilitasi hak dasar dan kerusakan yang sangat lambat, tindasan terhadap kegiatan memperingati Perjanjian Damai Aceh-Indonesia ke-21, tindasan aksi menuntut pembebasan nasional Papua di berbagai kota di Indonesia sudah cukup membuat sebagian besar isi pidato Presiden Prabowo seperti “Menepuk air di dulang, terpercik di muka sendiri”. Isi pidato lainnya hanyalah usaha untuk membebaskan dirinya dari kesalahan dan tanggung-jawab. Yaitu, membenarkan kebijakan, regulasi dan program yang buruk dan korup, anti demokrasi dan anti rakyat sembari menyalahkan para pelaksana dan implementasinya, “Buruk muka cermin dibelah!”
Tuntutan aksi dan kampanye massa berskala nasional yang dilancarkan rakyat Indonesia baik yang diinisiasi oleh kaum intelektual progresif maupun berbagai klas dari rakyat tertindas-terhisap telah berlangsung berulang-kali dan tidak satupun yang sungguh-sungguh dijadikan dasar kebijakan, regulasi dan programnya.
Aksi dan Kampanye Nasional Anti Kapitalis Birokrat Agustus-September 2025, hasilnya ribuan aktivis ditangkap, ratusan aktivis diadili dan dipenjara.
Aksi dan Kampanye Massa Juni 2026, gerakan mahasiswa menjadikan dirinya sebagai kekuatan pemantik perlawanan. Mahasiswa UI, IPB, PNJ, FMN, SERUNI dan aliansi lainnya menyerukan Reformasi 1998 Jilid-2 dengan 5 tuntutan utamanya.
Ketidak-mampuan pemerintah bersikap benar dan tegas serta ketidak-mampuan menangani dampak perang agresi dan intervensi imperialis Amerika Serikat di Venezuela, Perang Agresi Bersama Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran dan Lebanon telah melipat-gandakan kesengsaraan rakyat Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah, harga bahan bakar minyak, lonjakan harga kebutuhan pokok diletakkan begitu saja dipundak rakyat.
Hingga saat ini, kebijakan utang luar negeri dan investasi asing, pajak yang membebani rakyat serta alokasi dan korupsi anggaran negara serta perampasan sumber daya alam oleh imperialis melalui kaki tangannya di Indonesia menjadi isu paling mengemuka. Program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Penempatan dan Penugasan Militer dan Kepolisian Negara dalam pekerjaan sipil yang eksesif, perampasan tanah kaum tani dan Suku Bangsa Minoritas (SBM) untuk keperluan instalasi militer baru telah menjadi tuntutan mendesak rakyat untuk segera dihentikan.
Ketidak-mampuan Presiden Prabowo Subianto memerintah dengan berbasiskan pada aspirasi dan kepentingan mayoritas rakyat Indonesia, ketidak-mampuannya membangun tanpa merusak alam dan menajamkan kesenjangan klas semakin nyata dan tidak bisa disembunyikan lagi.
Apabila sistem Setengah Jajahan dan Setengah Feodal dan pemerintahan boneka imperialis ini tetap berkuasa, perampasan hak dasar rakyat dengan berbagai bentuk tindasan dan senjata akan semakin menjadi-jadi dan tidak terelakkan.
Singkatnya, Presiden Prabowo Subianto tidak akan bisa memerintah dengan cara biasa dan damai, dia akan memerintah dengan tindasan senjata sepanjang aspirasi dan kepentingan rakyat dibelakangi dan kedaulatan bangsa terus digadaikan pada negara dan kekuatan imperialis.
Jangan lawan lagi kenyataan ini dengan melantangkan pidato dengan rentetan tuduhan tidak berdasar “Londo Ireng” dan “Antek Asing”. Atau jangan lawan lagi kenyataan ini dengan meminta rakyat pergi meninggalkan negeri yang dicintainya.
Jangan lawan kenyataan ini dengan menghilangkan paksa aspirasi dan tuntutan dengan tindasan senjata. Jawablah sekurang-kurangnya 5 tuntutan rakyat Indonesia yang telah digemakan sejak Juni 2026. Jawablah kenyataan krisis kronis akut ini dengan perubahan fundamental yang telah lama diperjuangkan dengan berdarah-darah yaitu, hapusnya sistem Setengah Jajahan dan Setengah Feodal di Indonesia sebagai tuntutan dari Gerakan Pembebasan Bangsa dan Rakyat Sekaligus yang telah bergema sejak penyerahan kedaulatan palsu 1949 oleh kolonial Belanda.
Kemiskinan dan rendahnya daya beli rakyat jangan dimanipulasi dan dipelihara selamanya berkedok bantuan sosial serta subsidi palsu dan diskriminatif yang pada hakekatnya melanggengkan korupsi para kapitalis birokrat.
Seluruh rakyat ingin hidup terhormat dari kerja bermutu yang mengandalkan pengetahuan dan keahlian, dengan mesin dan alat kerja yang maju, dengan distribusi hasil kerja yang adil, bebas dari semua ketakutan dan kecemasan hak dasarnya dirampas dengan kekerasan.
Tuntutan Front Mahasiswa Nasional
Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama seluruh barisan Aksi Nasional Merebut Kemerdekaan menegaskan kembali tuntutan rakyat dalam Aksi Nasional 18 Agustus 2028:
1. Hentikan MBG dan KDMP!
2. Turunkan Harga Bahan Pokok dan BBM!
3. Hentikan Represifitas & Intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, Bubarkan Yon TP!
4. Cabut Pidato Presiden Prabowo Subianto yang Membelakangi, Mengingkari Kenyataan & Penderitaan Hidup Rakyat!
5. Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra dan NTT. Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana!
6. Hentikan Pemusatan Kekuasaan, Pemangkasan TKD dan Kembalikan Otonomi Daerah!
7. Hentikan Penjajahan Negara Terhadap Rakyat Sendiri!
8. Wujudkan Reforma Agraria Sejati!
Lancarkan dan Menangkan Perjuangan Demokratis Nasional!
Bebaskan Bangsa Indonesia Dari Cengkeraman Sistem Setengah Jajahan Imperialisme!
Bebaskan Rakyat Indonesia Dari Cengkeraman Sistem Produksi Terbelakang Setengah Feodal!
Rakyat Tertindas-Terhisap Indonesia Bersatu!
admin
