admin
KN-JAKARTA — Gaya komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto beserta para menteri Kabinet Merah Putih kembali menuai kritik tajam dari kalangan pengamat dan akademisi. Komunikasi pemerintah yang dinilai tidak akurat, defensif, dan cenderung asal bicara dikhawatirkan dapat memicu kegaduhan publik serta merosotnya elektabilitas Presiden.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kekacauan komunikasi publik ini tidak lepas dari teladan yang diberikan oleh pimpinan tertinggi. Menurutnya, Presiden kerap memberikan informasi tidak akurat yang kemudian ditiru oleh para bawahannya.
”Jika terus-menerus terjadi, popularitas dan elektabilitas politik Presiden bisa turun,” ujar Dedi, Ahad, 16 Agustus 2026. Ia menambahkan, menteri yang melihat Presiden kerap menyampaikan data keliru akan merasa wajar jika melakukan hal serupa.
Rentetan Blunder Data dan Sikap Defensif Pejabat
Sorotan terbaru mengemuka saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahun MPR pada Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidato tersebut, Prabowo mengenalkan Susanah, seorang penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan menyebut upah mengupas bawang yang diterima wanita tersebut mencapai Rp 700 ribu per kilogram.
Pernyataan ini langsung viral dan dipertanyakan publik karena jauh di atas harga pasar bawang merah di Jakarta yang saat itu berkisar Rp 42 ribu per kilogram. Sehari berselang, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengunggah video klarifikasi yang menunjukkan bahwa pekerjaan Susanah sebenarnya adalah buruh jahit dengan upah Rp 700 per potong/kilogram.
Kekeliruan data ini menambah daftar panjang blunder komunikasi Presiden, setelah sebelumnya pada 31 Juli 2026 Prabowo sempat menyebut Iran memiliki senjata nuklir di hadapan Kadin Indonesia—klaim yang tidak pernah terbukti oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Sikap defensif juga ditunjukkan oleh jajaran kementerian. Pada 15 Juli 2026, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melontarkan respons emosional saat dikonfirmasi wartawan mengenai dugaan mutasi ASN yang berkaitan dengan dokumen perjalanan dinas keluarga ke Amerika Serikat. “Kalau elu bisa buktikan, gue kasih elu umrah sekeluarga,” ujar Dody saat itu sambil menunjuk wartawan.
Budaya “Asal Bapak Senang” dan Minimnya Saringan Komunikasi
Dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, menjelaskan bahwa kesalahan berulang ini dipicu oleh sikap pejabat yang selalu berusaha membela kebijakan pemerintah tanpa memeriksa fakta di lapangan (pure advocacy). Culture “asal bapak senang” di lingkungan birokrasi membuat para pejabat kurang peka terhadap realitas rakyat.
”Blunder terjadi karena pejabat sering membela pemerintah habis-habisan tanpa memeriksa dulu situasinya. Komunikasi yang bagus itu yang paling cocok dengan situasi saat itu, bukan yang paling keras membela diri,” kata Fajar, Ahad, 16 Agustus 2026.
Fajar mengusulkan agar pemerintah menerapkan protokol koordinasi yang ketat dan menegakkan disiplin komunikasi. Ia juga menyoroti peran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang dibentuk sejak 17 September 2025. Menurutnya, Bakom sejauh ini hanya fokus menyebarkan capaian program, alih-alih menjadi saringan dan pengelola gaya komunikasi para pejabat negara.
Janji Evaluasi Istana
Merespons berbagai kritik tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden secara berkala mengevaluasi kinerja dan gaya komunikasi jajarannya. Pihaknya berjanji akan mengecek detail kekeliruan data pidato serta membenahi pola interaksi para menteri.
”Itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasikan dan kami berharap akan diperbaiki,” ungkap Prasetyo.
Pesan perbaikan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo sebelumnya yang disampaikan melalui Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, agar seluruh anggota kabinet memperjelas narasi ke publik demi mencegah disinformasi di masyarakat.
Foto:Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, sumber foto: Monitor.co.id
