adminFoto: Ali Wongso Sinaga bersama Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, Kamis (17/10), sumber foto: Ist
Stramed, Ali Wongso Sinaga menilai Indonesia perlukan segera UU Keamanan Nasional, semacam ‘Internal Security Act’ di Malaysia atau Singapore dan banyak negara di dunia, untuk menguatkan jaminan stabilitas nasional yang dibutuhkan mensukseskan percepatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju Indonesia maju dibawah kepemimpinan nasional Presiden Jokowi kedepan, tegas Ketua Umum SOKSI itu seusai bersilaturahmi dan konsultasi Depinas SOKSI dengan Jenderal TNI (Pur) AGUM GUMELAR, Ketua Umum PEPABRI dan Wantimpres kamis siang (17/10) di Jakarta.
Ketua Umum SOKSI didampingi tujuh belas pimpinan nasional SOKSI antara lain Erwin Ricardo, Minadi Pujaya, Anshari, Syukur Sarto, menambahkan UU Keamanan Nasional itu sangat ‘urgent’ dan sekarang ini adalah momentum yang tepat. Tanpa UU itu negara bisa lemah menghalau ‘gerakan radikalisme’ serta ‘separatisme’ dan menghadapi “proxy war” dan ‘infiltrasi’ kekuatan asing yang cenderung akan meningkat kedepan seiring gerak maju pembangunan nasional. Dari informasi intelijen dan pernyataan banyak pihak kredibel menggambarkan “tak sedikit dari elemen-elemen bangsa hingga ke oknum-oknum aparatur negara yang sementara ini sudah terpapar radikalisme” dan “kasus percobaan pembunuhan terhadap Menkopolhukam Bapak Wiranto oleh kelompok radikalisme” baru-baru ini, sudah cukup sebagai ‘warning’ adanya bahaya serius sedang mengancam Pancasila dan NKRI.
Ali Wongso berharap DPR RI dan Pemerintah hendaknya tanggap dan kepada para aktivis HAM dan lainnya yang dahulu ‘menentang RUU Keamanan Nasional’ , dengan perkembangan situasi kondisi ini hendaknya sudah dapat memahami dan mendukungnya, bahwa “eksistensi negara tidak boleh hancur atas nama HAM siapapun adalah prinsip dan harga mati”, serta semua manusia dari pihak manapun mesti diakui memiliki HAM tanpa kecuali serta harus dilindungi termasuk HAM aparatur TNI/POLRI dan warga masyarakat yang setia pada Pancasila dan NKRI harus dilindungi oleh negara.
Dalam kesempatan konsultasi itu, Jenderal Agum Gumelar memiliki pandangan-pandangan yang sama dengan SOKSI tentang berbagai issu strategis nasional dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik kedepan, bahkan Ketua Umum PEPABRI itu menyampaikan gagasan baru yang amat penting, yaitu “urgensi payung hukum berupa TAP MPR untuk menghalau gerakan radikalisme yang berbasis trans ideology – ekstrim kanan”, analog dengan TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan penyebaran ajarannya, selain daripada perlunya UU Keamanan Nasional yang kuat dan efektif itu.
Selain itu, Ketua Umum PEPABRI bersepakat dengan Ketua Umum SOKSI melanjutkan komunikasi dan konsultasi PEPABRI-SOKSI kedepan guna membahas issu-issu strategis bangsa dan menggali gagasan-gagasan kreatif dengan ‘problem solving oriented’ didalam semangat kemitraan dan perjuangan memajukan bangsa selain dorongan motivasi kesejarahan SOKSI sendiri yang kelahirannya 59 tahun lampau dibidani oleh TNI Angkatan Darat melalui Bapak Suhardiman dengan dukungan penuh Jenderal Achmad Yani, KASAD waktu itu untuk mengawal tegak utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dari rongrongan serta ancaman PKI.
*) Penulis adalah Ketua Umum Depinas SOKSI
Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.
Glembert
