adminFoto: Ketua MPR Bambang Soesatyo, sumber foto: Berita Satu
Stramed-Jakarta. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) megatakan bukan oligarki yang menjelma menjadi dinasti politik, melainkan para pemodal asing yang campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia. Karena itu, tidak ada yang salah dengan keluarga yang secara beramai-ramai terjun ke dunia politik.
“Enggak ada yang salah, anak Bupati, menantu Bupati, keponakan, istri jadi pejabat. Ini adalah realitas politik kita ketika memilih sistem demokrasi seperti yang kita alami sekarang ini. Inilah konsekuensinya,” ujar Bamsoet dalam acara launching sekaligus rilis hasil riset NAGARA Institute, di Kawasan GBK, Senayan, Jakarta, (17/2) seperti dikutip Rmol.
Dibanding dengan dinasti politik, Bamsoet lebih khawatir dengan partai politik yang dikuasai para pemodal asing. “Saya lebih khawatir jika melihat penguasaan partai politik oleh para pemodal dan asing. Setiap Munas, Muktamar, semua para pemodal dan asing mengintip untuk mendompleng ikut cawe-cawe mensponsori,” ungkap Bamsoet.
Sebab berdasarkan informasi yang ia terima, partai politik saat ini tidak bisa jauh dari pemodal atau bohir. “Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para pemodal. Saya pernah mendengar paparan itu dari purnawirawan TNI. Benar tidaknya, hanya hati kita yang bisa menjawab,” jelas politisi Golkar ini.
Dengan kecenderungan tersebut, Bamsoet bahkan mengibaratkan keberadaan pemodal asing yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang.
“Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai partai partai politik yang ada di Indonesia. Intip tiap ada Munas, Muktamar atau Kongres. Dekati calon-alonnya, kalau dia punya orang, kuasai lah. Modalnya sampai 1 triliun bisa kuasai parpol,” tandas Bamsoet (https://www.law-justice.co/artikel/81318/ketua-mpr akui-ada-campur-tangan-asing-di semua-partai politik/?utm_source=dlvr.it)
Sementara itu, pemerhati masalah politik Indonesia, Ramelan Sukamo Roto mengatakan, pernyataan Ketua MPR RI harus menjadi “strong signals” terutama bagi Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendalaminya, karena posisi politik Mendagri sebagai pembina politik dalam negeri, sedangkan BIN sebagai garda terdepan dalam keamanan negara terkait dengan aktifitas intelijen asing di Indonesia. “Mendagri dan Kepala BIN bisa memberdayakan jaring/akses para agen intelijennya termasuk bekerjasama dengan Nagara Institute untuk memetakan, mendalami dan menganalisis masalah ini,” sarannya (Red).
Glembert
