admin
Oleh : Rahmat Mulyana
KN-JAKARTA, Ada ironi yang menyakitkan dalam ekonomi politik Indonesia kontemporer. Kelompok paling terdidik di negara ini—mereka yang menghabiskan 16-20 tahun di sistem pendidikan, menguasai tiga bahasa, memahami statistik, menulis paper akademis, merancang jembatan, mengoperasi pasien, mengaudit perusahaan multinasional—ternyata hanya mampu melakukan satu hal dengan efektif di ranah politik: mengomel di media sosial.
Bukan mengomel yang konstruktif. Bukan mengomel yang terorganisir menjadi tuntutan kolektif. Bukan mengomel yang berubah menjadi koalisi politik riil. Hanya mengomel. Lalu scroll. Lalu tidur. Bangun pagi, berangkat kerja, bayar pajak, ngeluh lagi, scroll lagi.
Sementara itu, kelompok lain—pedagang pasar yang tak pernah bayar pajak, pengusaha dengan hubungan istimewa yang mendapat kredit murah, birokrat yang menguasai aliran anggaran, bahkan preman pasar yang punya jaringan—mereka semua punya suara politik yang lebih keras, lebih terorganisir, dan lebih ditakuti. Partai politik mendengarkan mereka. Calon presiden datang ke mereka. Kebijakan ditulis untuk mereka.
Kelas menengah profesional? Diabaikan. Bukan karena mereka tidak penting. Tapi karena mereka tidak berbahaya. Mereka akan tetap bayar pajak besok pagi meskipun Anda abaikan hari ini. Mereka akan tetap bekerja 50 jam seminggu meskipun gaji riilnya stagnan sepuluh tahun. Mereka akan tetap pilih salah satu kandidat di pilpres meskipun tidak ada yang bicara tentang agenda mereka.
Ini adalah kisah tentang mengapa kelompok paling pintar di negara ini berakhir menjadi kelompok paling tidak berdaya secara politik. Dan mengapa kepintaran individu, tanpa organisasi politik, hanyalah modal untuk emigrasi.
Anatomi Kelompok Paling Pintar yang Paling Tertekan
Mari kita jelas dulu siapa yang kita bicarakan. Mereka adalah kelas menengah-atas profesional: dosen universitas dengan S3 dari luar negeri yang gajinya Rp 4,5 juta; dokter spesialis muda di rumah sakit swasta yang kerja 60 jam seminggu dengan take-home Rp 15 juta setelah dipotong pajak dan asuransi; insinyur lulusan ITB yang gaji Rp 12 juta tidak cukup untuk cicilan rumah 600 juta di pinggiran Jakarta; peneliti BRIN yang publikasinya dikutip ratusan kali tetapi anggarannya dipotong; akuntan publik yang mengaudit triliunan rupiah perusahaan tetapi sendiri tidak mampu beli rumah di lokasi strategis; software engineer yang kodenya dipakai jutaan orang tetapi gajinya setengah dari rekan seangkatannya yang pindah ke Singapura.
Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan kepintaran untuk peningkatan hidup. Bukan koneksi. Bukan warisan. Bukan patron politik. Bukan tanah pusaka. Hanya kepintaran—dan asumsi bahwa dalam sistem yang rasional, kepintaran akan dihargai dengan kompensasi yang layak dan layanan publik yang memadai.
Asumsi itu salah
Karena dalam sistem yang tidak rasional—atau lebih tepatnya, rasional bagi aktor lain tetapi tidak bagi mereka—kepintaran tanpa kekuatan politik hanyalah modal untuk dieksploitasi. Anda pintar? Bagus. Anda akan kami pungut pajaknya 15-25% langsung dari gaji. Anda butuh sekolah bagus untuk anak? Silakan bayar sendiri puluhan juta, karena sekolah negeri tidak cukup. Anda sakit? BPJS boleh antri, kalau mau cepat bayar rumah sakit swasta. Anda mau beli rumah? Dengan gaji Rp 15 juta, silakan cicil 20 tahun untuk rumah Rp 800 juta di lokasi 25 km dari kantor.
Sementara itu, pengusaha dengan kredit triliunan dari bank pelat merah dapat bunga 6%, sementara Anda—profesional berpendidikan—kalau butuh KPR dapat bunga 9-12%. Konglomerat yang punya konsesi tambang dapat perlakuan khusus pajak, sementara gaji Anda dipotong otomatis sebelum sampai rekening. Birokrat yang mengatur izin dapat akses layanan kesehatan kelas satu dari negara, sementara Anda harus antri atau bayar sendiri.
*Inilah yang disebut dalam terminologi ekonomi RESIDUAL CLAIMANT* : Anda adalah pihak yang menanggung sisa beban setelah semua aktor lain dalam sistem mengamankan bagian mereka.
Data yang Memprihatinkan : 9,48 Juta Orang Turun Kelas, yang Pintar Kabur
Tekanan ini bukan teoritis. Badan Pusat Statistik mencatat: dari 2019 hingga 2024, kelas menengah Indonesia turun 9,48 juta orang—dari 57,33 juta menjadi 47,85 juta. Proporsinya turun dari 21,45% menjadi 17,13% penduduk.
LPEM FEB UI melaporkan lebih tajam: periode 2014-2018 kelas menengah bertambah 21 juta. Periode 2018-2023? Turun 8,5 juta. Katadata mencatat penurunan dari 21,5% (2019) menjadi 16,9% (2024).
Yang lebih menyakitkan: lebih dari 50% penduduk Indonesia sekarang hidup sebagai aspiring middle class—kelompok yang “hampir sampai” tetapi “sangat rentan jatuh”. Bayangkan: separuh negara hidup dalam status “nyaris naik kelas, tapi satu resesi kecil bisa jatuh lagi”. Ini bukan tanda mobilitas. Ini tanda stagnasi dengan bumbu harapan palsu.
Dan kelompok paling pintar? Mereka yang tidak turun kelas sedang mengalkulasi: lebih baik exit daripada bertahan. Data migrasi terampil menunjukkan tren meningkat sejak 2015. Lulusan terbaik ITB, UI, UGM sekarang punya ritual: lulus, kerja 2-3 tahun, apply Singapore/Australia/Eropa, cabut.
Gaji software engineer di Singapura: S$6,000-10,000 (Rp 70-120 juta). Di Jakarta? Rp 15-25 juta untuk level yang sama. Tapi bukan cuma soal gaji—di Singapura dengan gaji S$8,000 mereka dapat: pajak rendah (efektif 5-10% untuk bracket itu), sistem kesehatan kelas dunia, transportasi publik efisien, keamanan pensiun, dan rumah yang bisa dibeli dengan 4-5 tahun gaji.
Di Jakarta dengan gaji Rp 20 juta? Pajak 15%, BPJS yang harus antri atau bayar tambahan, macet 3 jam sehari, dan rumah yang butuh 15-20 tahun cicilan untuk lokasi yang layak.
Kalkulasi seorang profesional pintar sangat sederhana: Stay and suffer, or exit and thrive?
Mengapa yang Pintar Hanya Bisa Ngomel: Fragmentasi, Biaya Tinggi, Parpol Acuh
Ini pertanyaan inti: jika kelas menengah profesional ini begitu terdidik, begitu paham sistem, begitu bisa artikulasi masalah—mengapa mereka tidak mengorganisir diri untuk menuntut perubahan?
Jawabannya ada tiga, dan semuanya struktural.
Pertama: Fragmentasi internal yang parah. “Kelas menengah profesional” bukan kelompok homogen. Guru honorer dengan gaji Rp 2,5 juta punya masalah berbeda dengan konsultan McKinsey Jakarta yang dapat Rp 60 juta. Dosen universitas negeri di Padang punya perspektif berbeda dengan startup founder di Jakarta Selatan. ASN Kemenkeu punya kepentingan berbeda dengan dokter swasta.
Tidak ada identitas kolektif Tidak ada “Serikat Kelas Menengah Profesional Indonesia” yang kredibel. Serikat pekerja ada—tapi untuk buruh pabrik, guru tertentu, sektor spesifik. Tidak ada yang bicara untuk kepentingan lintas-sektor professional class: reformasi pajak progresif yang efisien, investasi pendidikan publik berkualitas, regulasi perumahan pro-affordability, perlindungan pekerja formal terampil.
Kedua: Opportunity cost mobilisasi politik terlalu tinggi. Profesional muda yang kerja 50-60 jam seminggu, punya anak kecil, cicilan rumah, tanggungan orang tua—kapan mereka punya waktu untuk aktivisme politik serius? Weekend? Itu waktu keluarga yang sangat terbatas. Malam hari? Sudah habis tenaga.
Dalam kalkulasi rasional: investasi 10 jam seminggu untuk belajar skill baru atau cari side income atau networking profesional punya expected return jauh lebih tinggi dan lebih pasti daripada investasi 10 jam seminggu untuk mengorganisir gerakan politik kelas menengah yang hasilnya tidak jelas dan butuh 10 tahun.
Maka mereka memilih solusi individual: upgrade skill, cari kerjaan lebih baik, atau apply pindah negara. Bukan solusi kolektif yang membutuhkan pengorbanan waktu, energi, dan risiko politik.
Ketiga: Partai politik tidak menganggap suara mereka penting—dan mereka benar.
Ini yang paling pahit. Dalam sistem elektoral Indonesia, kelas menengah profesional bukan kingmaker. Mereka hanya 17% populasi, tersebar geografis, tidak terkonsentrasi di konstituensi tertentu. Mereka akan tetap pilih salah satu kandidat meskipun tidak ada yang bicara tentang agenda mereka—karena mereka rasional dan tidak akan golput.
Yang menentukan kemenangan elektoral adalah massa besar: kelas bawah perkotaan dan pedesaan yang responsif terhadap transfer langsung. Bansos, sembako murah, subsidi BBM, MBG, dana desa—ini yang menang suara. Program jangka pendek, visible, langsung dirasakan.
Agenda kelas menengah profesional? Reformasi perpajakan progresif? Investasi jangka panjang pendidikan publik? Regulasi perumahan anti-spekulatif? Perlindungan pekerja formal? Ini tidak sexy secara elektoral. Tidak langsung, tidak visible, butuh waktu lama baru terasa, dan yang diuntungkan cuma 17% pemilih yang toh akan tetap pilih Anda meskipun Anda tidak kasih apa-apa.
Maka partai politik—yang rasional dalam logika elektoral jangka pendek—mengabaikan kelas menengah profesional. Bukan karena jahat. Karena rasional.
Dan kelas menengah profesional tahu mereka diabaikan. Maka mereka ngomel. Di Twitter, di grup WhatsApp, di kolom komentar. Ngomel keras, analisis tajam, data lengkap. Lalu… tidak terjadi apa-apa. Karena ngomong tanpa organisasi dan ancaman politik riil hanyalah terapi psikologis, bukan kekuatan politik.
Implikasi Jangka Panjang: Brain Drain dan Matinya Basis Transformasi
Yang hilang dari pola ini bukan cuma individu-individu pintar yang emigrasi. Yang hilang adalah kapasitas kolektif untuk transformasi struktural.
Setiap negara yang berhasil melakukan transformasi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi produktif berbasis pengetahuan membutuhkan satu hal: kelas menengah profesional yang besar, sejahtera, dan engaged secara politik. Korea Selatan punya ini di tahun 1980-an—mahasiswa dan profesional muda turun ke jalan menuntut demokratisasi dan reformasi ekonomi. Taiwan punya ini di tahun 1990-an. Bahkan Indonesia punya ini sebentar di 1998.
Tapi sekarang? Kelas menengah profesional Indonesia semakin tipis, terfragmentasi, dan exhausted. Yang terbaik sudah cabut atau sedang apply cabut. Yang tersisa terlalu sibuk survive untuk punya energi organisasi politik. Yang muda melihat senior mereka—dosen S3 gaji Rp 4 juta, peneliti cemerlang tanpa dana—dan langsung bikin plan B: kerja remote untuk perusahaan asing, atau siap-siap emigrasi.
Brain drain bukan kecelakaan. Penelitian Beine, Docquier, dan Rapoport (2008) menunjukkan emigrasi terampil terjadi ketika gap kompensasi dan kualitas hidup antara negara asal dan tujuan melebihi biaya migrasi. Bagi profesional Indonesia, gap ini semakin lebar setiap tahun.
Dan yang ditinggalkan adalah negara yang kehilangan critical mass untuk perubahan. Anda tidak bisa membangun ekonomi inovatif tanpa ilmuwan. Anda tidak bisa bangun institusi berkualitas tanpa profesional kompeten yang mau stay. Anda tidak bisa reforma sistem tanpa kelas menengah yang engaged.
Yang tersisa adalah sistem yang makin tergantung pada rente komoditas, subsidi populis, dan eksploitasi kelas menengah yang tersisa.
Jalan Keluar: Dari Ngomel ke Nuntut—Atau Selamanya Jadi Residual Claimant
Solusi untuk paradoks ini bukan moral suasion. Bukan ceramah “profesional harus lebih aktif politik” atau “jangan egois mikirin diri sendiri”. Masalahnya bukan moralitas. Masalahnya struktur insentif.
Ada tiga kemungkinan—semua sulit, semua butuh waktu, tapi semua lebih realistis daripada berharap partai tiba-tiba peduli:
Pertama: Krisis yang cukup besar memaksa renegosiasi koalisi. Ini harapan yang berbahaya—krisis menghancurkan institusi sambil membuka ruang perubahan. Tapi historis, banyak reformasi struktural terjadi pasca-krisis (Indonesia 1998, Korea 1997).
Kedua: Pergeseran demografis mengubah komposisi koalisi. Jika kelas menengah profesional tumbuh menjadi 30-35% populasi dan mulai terkonsentrasi geografis (urbanisasi Jakarta, Surabaya, Bandung), mereka bisa jadi swing voters yang signifikan. Tapi tren sekarang sebaliknya—mereka menyusut.
Ketiga, dan paling strategis: Bangun organisasi politik eksplisit untuk kelas menengah profesional. Bukan NGO. Bukan think tank. Tapi organisasi politik dengan agenda jelas:
• Reformasi perpajakan: tutup celah korporasi dan informal, turunkan beban pekerja formal
• Investasi masif pendidikan dan kesehatan publik berkualitas
• Regulasi perumahan anti-spekulatif, pro-affordability
• Perlindungan dan insentif pekerja terampil formal
• Kebijakan industri yang hargai tenaga kerja pengetahuan
Platform ini belum ada di spektrum politik Indonesia. Semua partai bicara “rakyat kecil”, “UMKM”, “petani”, “buruh”. Tidak ada yang bicara: “Kami wakili profesional muda yang gaji Rp 15 juta tapi tidak mampu beli rumah, bayar pajak tinggi tapi dapat layanan rendah, dan sedang kalkulasi apakah stay atau cabut.”
Tanpa organisasi politik riil, kelas menengah profesional Indonesia akan selamanya jadi kelompok yang jago analisis, payah aksi. Jago ngomel, payah nuntut. Jago scroll Twitter, payah bangun koalisi.
Dan setiap generasi terbaik akan terus memilih jalan yang rasional secara individual tetapi tragis secara kolektif: exit.
Maka pertanyaannya bukan lagi “mengapa yang pintar hanya ngomel”. Pertanyaannya adalah: berapa lama lagi kelompok paling pintar di negara ini mau jadi kelompok paling tidak berdaya?
REFERENSI
1. Badan Pusat Statistik (2024). Statistik Kelas Menengah Indonesia 2019-2024. Jakarta: BPS.
2. LPEM FEB UI (2024). Indonesia Economic Outlook Triwulan III-2024: Macroeconomics Analysis Series. Depok: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
3. Katadata Insight Center (2026). Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) 2026. Jakarta: Katadata.
4. Mandiri Institute (2025). Indonesia Middle Class Report 2025: Trends, Challenges, and Future Outlook. Jakarta: Mandiri Institute.
5. Beine, M., Docquier, F., & Rapoport, H. (2008). Brain Drain and Human Capital Formation in Developing Countries: Winners and Losers. The Economic Journal, 118(528), 631-652.
Glembert
