Cadangan beras pemerintah bermutu rendah

KN. Laporan soal cadangan beras pemerintah bermutu rendah membuat rombongan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat terbang dari Jakarta ke Ternate, Maluku Utara, pada Selasa, 23 September 2025. Dalam inspeksi mendadak itu, anggota Dewan menemukan sekitar 1.200 ton beras turun mutu di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) cabang Ternate.

Riyono, legislator asal Jawa Timur yang turut dalam rombongan, mengatakan mayoritas beras bermutu rendah merupakan hasil serapan dalam negeri tahun ini. Menurut dia, kondisi beras tersebut disebabkan oleh aturan penyerapan gabah tanpa syarat kualitas atau at any quality. “Kami sudah menduga dari awal kebijakan ini pasti akan berpengaruh pada kualitas beras. Ternyata betul,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini kepada Tempo pada Selasa, 30 September 2025.

Aturan penyerapan gabah tanpa syarat kualitas membuka pintu bagi petani untuk menjual gabah dengan kadar air, butir hampa, dan butir hijau tinggi. Menurut Riyono, jika disimpan di tempat lembap, beras yang dihasilkan dari gabah semacam ini bisa menghitam hanya dalam hitungan pekan. Sedangkan beras hasil impor tahun lalu, kata dia, masih relatif bagus.

Riyono pun mempertanyakan kengototan pemerintah menahan penyaluran beras. Sebab, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022, ia menyebutkan, masa simpan beras di gudang paling lama empat hingga enam bulan. “Kami berulang kali meminta beras Bulog segera dikeluarkan karena memang masa simpannya sudah lewat,” tutur Riyono.

Namun, Riyono mengatakan, pemerintah memutuskan menahan penyaluran beras karena masih musim panen. Pemerintah, ujar dia, tampaknya memang ingin mencetak stok dalam jumlah besar. Padahal, menurut Riyono, tujuan ini tak terlalu penting. Sebab, stok dalam jumlah wajar tak menjadi masalah selama mencukupi kebutuhan. “Stok beras tinggi, kalau akibatnya turun mutu, buat apa?”

Riyono menaksir potensi kerugian negara Rp 3,75 triliun jika beras Bulog tak tersalurkan dan menjadi stok disposal alias terbuang. Angka ini dihitung dari perkiraan stok disposal sebanyak 300 ribu ton dikali harga eceran tertinggi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Rp 12.500 per kilogram.

Video sidak anggota parlemen itu diunggah di akun Instagram DPR pada Jumat, 26 September 2025. Berseragam safari berkelir biru muda, rombongan pimpinan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto ini tampak berkerumun di depan tumpukan karung putih dan kuning.

Sembari memegang piring berisi sampel beras yang telah bersalin warna menjadi keabu-abuan, Titiek mengatakan ada beras yang sudah disimpan lebih dari setahun sejak Mei 2024. “Warnanya sudah abu-abu. Saya enggak tahu mau disimpan sampai kapan di sini,” ucap Ketua Komisi IV DPR itu.

Menurut Titiek, memang ada beras yang sedang dikemas untuk program SPHP. “Tapi saya rasa, kalau SPHP dapat yang kayak begini, enggak layak. Kalau kualitasnya sudah terlalu jelek, ya sudah, jangan dijual. Buat bantuan pun juga enggak layak. Mungkin buat pakan ternak,” ujarnya.

Menanggapi temuan itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan beras turun mutu di gudang Ternate merupakan stok lama yang sudah disimpan lebih dari satu tahun. Distribusi beras dipengaruhi oleh kondisi geografis Ternate yang bergantung pada faktor cuaca, akses logistik, dan fluktuatifnya permintaan masyarakat. “Terkadang distribusi tidak bisa dilakukan secepat yang direncanakan,” kata Suyamto pada Senin, 29 September 2025.

Komisi IV DPR bukan pertama kali memergoki beras bermutu rendah di gudang Bulog. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Titiek berulang kali mengingatkan pemerintah soal beras turun mutu. Pada 11 Maret 2025, ia mengatakan menemukan beras berkutu di gudang Bulog Yogyakarta. Pada 2 Juli 2025, ia menyebutkan masih menemukan kutu-kutu putih di beras Bulog.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman ketika itu mengatakan tak semua beras di gudang Bulog berkualitas baik. Dari stok beras yang berlimpah, menurut dia, sebanyak 100-300 ribu ton beras bermutu rendah. Ia meminta Bulog melakukan proses fumigasi untuk menjaga kualitas beras. “Yang kurang bagus, langsung dikeluarkan,” ujarnya.

Kendati Bulog agresif menyerap gabah, penyaluran beras tahun ini memang lambat. Pada Desember 2024, pemerintah memutuskan akan menggelontorkan 320 ribu ton bantuan pangan serta 300 ribu ton beras SPHP pada Januari dan Februari 2025. Namun pemerintah menyetop penyaluran bantuan itu pada 6 Februari 2025. Alasannya, anggaran penyaluran beras Rp 16,6 triliun dialihkan untuk menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tanpa syarat kualitas. Ketika itu, pemerintah menugasi Bulog menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

Ketika anggaran dicabut, beras SPHP baru tersalurkan 89,2 ribu ton atau setara dengan 29,74 persen dari target. Sementara itu, bantuan pangan beras belum sempat terlaksana karena basis data penerima Registrasi Sosial Ekonomi masih dalam tahap pemutakhiran. Bantuan pangan dan SPHP baru bergulir kembali pada Juli 2025 tatkala harga beras telah melambung.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada 1 Juli 2025, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran cadangan beras pemerintah dihentikan sementara selama beberapa bulan terakhir. “Atas masukan Bapak Menteri Pertanian, kalau sedang panen raya, sebaiknya kita tidak mengeluarkan SPHP,” ucapnya.

Temuan beras turun mutu juga diperoleh Ombudsman di gudang Bulog Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada awal Agustus 2025. Dalam kunjungan itu, anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menemukan beras berbau apak dan berkutu. “Ini beras hasil gabah any quality,” katanya kepada Tempo pada Selasa, 30 September 2025.

Yeka mengatakan penahanan penyaluran stok beras dan pemberlakuan penyerapan gabah any quality dapat menimbulkan potensi maladministrasi. Penumpukan stok beras, menurut dia, dapat menjadi penyalahgunaan wewenang. Sebab, kebijakan itu berujung pada potensi kerugian negara yang ditanggung Bulog.

Menurut Yeka, penyaluran stok beras seharusnya dilakukan beriringan dengan penyerapan. Pemerintah harus melindungi kepentingan petani dan konsumen, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Siklus penyaluran beras ini pernah berlaku sebelum kebijakan bantuan pangan nontunai menggantikan beras miskin dan beras sejahtera pada 2017.

Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan Ayip Said Abdullah mengatakan pemerintah berambisi mencetak rekor stok beras karena janji politik Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Padahal risiko turun mutu sangat besar. Terlebih dengan kebijakan gabah any quality. “Ini seharusnya dipisahkan dengan konteks politik,” tutur Ayip pada Rabu, 30 September 2025.

Kepada Tempo, Arief Prasetyo Adi mengatakan, kendati ada kebijakan any quality, penggilingan padi mitra Bulog tetap memiliki standar dalam menerima gabah. Sebab, kata dia, ada quality control dalam penyortiran hingga penggilingan gabah menjadi beras. “Bukan menyerap sembarangan terus sekarang hasilnya jadi jelek,” ucapnya pada Selasa, 30 September 2025.

Namun, Arief mengakui, beras yang turun mutu justru beras hasil pengadaan dalam negeri. Karena itu, eks Ketua Dewan Pengawas Bulog ini mengatakan produksi dalam negeri harus dibenahi. Ia juga telah menyurati perusahaan pelat merah itu beberapa kali agar memperhatikan kualitas.

Arief menambahkan, stok beras idealnya memang dapat dikeluarkan setiap empat bulan. Ia mengatakan telah merencanakan penyaluran beras hingga akhir tahun, tapi urung terlaksana karena anggaran dialihkan untuk menyerap gabah. Pada pengujung tahun ini, pemerintah akan menyisakan stok beras 1,5-2 juta ton.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan, sebagai operator pemerintah, Bulog melaksanakan pengadaan dan penyaluran berdasarkan penugasan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional. Ia mengklaim sebagian kecil beras yang mengalami perubahan mutu tak mencerminkan keseluruhan kualitas stok SPHP.

Arwakhudin membantah bahwa beras yang disimpan di gudang Bulog Ternate hasil pengadaan tahun ini. “Beras tersebut merupakan bagian dari stok hasil pengadaan 2024,” ucapnya kepada Tempo pada Selasa, 30 September 2025. Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Mochammad Arief Cahyono tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.