Temuan beras turun mutu

KN. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi punya prinsip tak lazim dalam distribusi beras. Menurut dia, penyaluran stok beras, termasuk milik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, tak selalu harus berdasarkan prinsip first in first out (FIFO) alias stok yang pertama masuk menjadi yang pertama dikeluarkan.

Menurut Arief, distribusi beras juga bisa berdasarkan prinsip mendahulukan stok yang relatif berkualitas di bawah stok lama, kendati barang itu masuk belakangan. Namun ia mengatakan stok yang disalurkan harus berkualitas baik. “Seperti buah, lebih dulu matang lebih dulu dipetik,” tutur Arief kepada Tempo pada Selasa, 30 September 2025.

Soal temuan beras turun mutu di Ternate, Arief mengatakan sudah menyiapkan langkah pemrosesan ulang. Ia mengatakan pemeriksaan kondisi beras Bulog perlu dilaksanakan lagi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang bukan kota besar. “Kalau masih bisa di-reprocess, lakukan. Tapi kalau misalnya busuk, itu tidak boleh diedarkan ke masyarakat.”

Pemrosesan ulang itu terdiri atas beberapa cara. Beras dapat melalui proses fumigasi untuk menghilangkan hama. Proses ini terutama dilakukan terhadap beras yang berkutu. Sedangkan beras yang tercampur debu atau remah dapat melalui proses blower.

Ihwal potensi stok disposal atau terbuang, Arief mengatakan akan berupaya agar tak terjadi. Namun ia menyatakan beras yang kadung tak layak konsumsi tidak boleh disalurkan. “Harusnya direncanakan dengan benar. Pemasukan dan pengeluaran itu satu paket,” ucap eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia ini.

Kepada jajaran direksi Bulog, Arief mengatakan telah mengingatkan untuk mempercepat penyaluran beras. Sebab, secara alamiah stok beras memang harus dikeluarkan pada Oktober, November, dan Desember 2025 hingga Januari dan Februari 2026. Setelah itu, penyerapan mulai kembali pada Maret 2026.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat menemukan beras turun mutu di gudang Perum Bulog cabang Ternate, Maluku Utara. Anggota parlemen menemukan beras turun mutu sekitar 1.200 ton.

Menurut Riyono, anggota Komisi IV DPR, mayoritas temuan beras bermutu rendah adalah hasil dari pengadaan dalam negeri tahun ini. Hal ini terjadi salah satunya setelah pemerintah menetapkan penyerapan gabah tanpa standar kualitas atau at any quality seharga Rp 6.500 per kilogram. “Kalau beras dari luar negeri memang kualitasnya masih bagus,” ujarnya kepada Tempo pada 30 September 2025.

Per 20 September 2025, total pengadaan gabah kering panen Bulog mencapai 4.238.262 ton. Dari jumlah ini, gabah yang sesuai dengan standar kualitas hanya 1.460.974 ton atau 34,47 persen dan yang tidak memenuhi kualitas sebesar 2.777.288 ton atau 65,53 persen dari total serapan gabah kering panen.

Riyono mengimbau pemerintah segera mengeluarkan stok beras yang mulai turun mutu di gudang Bulog. Namun, jika sudah tak layak konsumsi, ia mengatakan, stok beras dapat dihibahkan, digunakan sebagai pakan ternak, atau menjadi stok disposal alias terbuang.

Riyono menyebutkan potensi kerugian negara mencapai Rp 3,75 triliun. Angka ini dihitung dari prakiraan stok disposal 300 ribu ton dikali dengan harga eceran tertinggi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), yakni Rp 12.500 per kilogram.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan beras yang dia temukan sudah tak layak dikonsumsi. Ia meminta beras itu tidak disalurkan sebagai bantuan atau dijual. “Mungkin buat pakan ternak.”

Pemerintah kini mengebut realisasi penyaluran bantuan pangan sepanjang Oktober hingga November 2025. Dengan stok beras saat ini sebanyak 3,9 juta ton, pemerintah berencana menyalurkan bantuan pangan dan SPHP sebanyak total 800 ribu ton.

Per 29 September 2025, total beras yang disimpan Bulog ada 3,905 juta ton dengan total realisasi penyerapan setara dengan beras dalam negeri di angka 2,996 juta ton. Sedangkan total penyaluran stok beras ke masyarakat melalui berbagai program telah berada di angka 861.400 ton sejak awal 2025.

Pada tahap pertama, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dengan alokasi periode Juni-Juli telah mencapai 363.900 ton atau 99,57 persen. Masih ada sekitar 1.580 ton yang masih dalam proses salur ke beberapa wilayah, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan sedang memproses ulang beras turun mutu supaya layak dikonsumsi. “Kami sudah laksanakan pengecekan di lapangan,” ucapnya di kantor Kementerian Koordinator Pangan pada Senin, 29 September 2025.

Adapun Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso menyatakan beras yang disalurkan ke masyarakat melalui bantuan pangan dan SPHP telah melewati proses sortir dan quality control. Beras yang tidak memenuhi standar kualitas SPHP tidak akan disalurkan dan bakal diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dilakukan reprocess atau uji mutu di laboratorium independen.

Kendati begitu, Arwakhudin mengatakan perusahaannya akan memperbaiki tata kelola logistik pangan serta meningkatkan pelayanan dan memastikan masyarakat menerima beras dengan kualitas yang layak, harga terjangkau, dan distribusi yang merata.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu, 2 Juli 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan Bulog tak menyalurkan beras bermutu rendah kepada masyarakat. Beras-beras berkualitas rendah ini, menurut Amran, disalurkan ke industri peternakan. Dari hasil penjualan ini, dia mengaku Bulog masih bisa meraup pendapatan tambahan.

Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan Ayip Said Abdullah mengatakan beras yang belum terlalu rusak dapat diproses ulang dan dimasukkan kembali ke penggilingan padi. Sedangkan beras yang tingkat kerusakannya tak bisa ditoleransi dapat disalurkan ke industri lain, misalnya untuk pakan ternak. “Kalau kasus yang sudah parah sekali tidak bisa diselamatkan,” ucapnya pada Selasa, 30 September 2025.

Selain itu, Ayip mengatakan penyimpanan beras cukup selama dua hingga tiga bulan. Selanjutnya, stok dapat disalurkan untuk diganti dengan yang baru. Namun ia mengingatkan bahwa hal ini harus didukung infrastruktur gudang yang baik. (www.tempo.co)

  • Related Posts

    Revolusi BUMN: Kepala BP BUMN Pangkas 1.000 Perusahaan Menjadi 300, Sinergi Kini Jadi Kewajiban

    KN-JAKARTA – Kepala Badan Pelaksana (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengumumkan langkah radikal dalam menata ulang ekosistem perusahaan pelat merah. Dalam upaya meningkatkan daya saing global dan efisiensi negara, pemerintah menargetkan…

    BPK Temukan 251 Perusahaan Tambang Beroperasi Tanpa RKAB, Risiko Lingkungan dan Kerugian Negara Menanti

    KN-JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan mengejutkan terkait carut-marut tata kelola pertambangan di Indonesia. Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK mencatat sebanyak 251…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *