admin
KN-JAKARTA — Fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Rifqi Maulana, S.H., mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membuka ruang dialog guna mendengarkan aspirasi Pemerintah Aceh terkait pengelolaan blok gas raksasa di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Langkah ini menyusul sikap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang telah menyurati Menteri ESDM agar proses pengolahan gas dari WK South Andaman dilakukan melalui fasilitas darat (onshore) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Menurut Rifqi, langkah Gubernur Aceh tersebut merupakan bentuk keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan ekonomi jangka panjang masyarakat Serambi Mekah.
“Pemerintah Aceh mendorong agar pengolahan gas tidak hanya berorientasi pada percepatan produksi semata, tetapi juga menghadirkan nilai tambah yang nyata melalui hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Belajar dari Masa Lalu, Dorong Efek Berganda
Rifqi menilai, Aceh tidak boleh lagi mengulangi pengalaman masa lalu, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Dengan estimasi cadangan gas South Andaman yang fantastis—mencapai lebih dari 8 triliun kaki kubik (TCF)—potensi ini harus dijadikan fondasi kebangkitan industri Aceh.
Infrastruktur eksisting di KEK Arun, menurutnya, adalah aset strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Jika pengolahan gas dilakukan di darat, hal tersebut diyakini akan membuka keran investasi baru, memicu pertumbuhan industri turunan, menyerap tenaga kerja lokal, dan menghidupkan kembali kejayaan kawasan industri Arun.
“Kebijakan pengelolaan SDA saat ini harus berlandaskan prinsip keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum tata kelola SDA, daerah penghasil berhak memperoleh manfaat yang proporsional. Jadi, perjuangan Pemerintah Aceh ini memiliki dasar yang sangat kuat, baik secara ekonomi maupun keadilan,” tegasnya.
Menagih Komitmen Menteri ESDM
Di sisi lain, DPN PERMAHI turut mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kerap menggaungkan pentingnya keterlibatan daerah dalam pengelolaan sektor energi dan migas nasional. Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa pengusaha dan masyarakat daerah harus diberi ruang agar bisa menjadi “tuan rumah di negeri sendiri” pada proyek strategis nasional.
Rifqi menekankan bahwa semangat dan komitmen menteri tersebut kini sedang diuji dalam momentum pengembangan WK South Andaman.
“Ini bukan semata persoalan teknis antara skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di laut atau fasilitas darat. Yang sedang diperjuangkan adalah masa depan ekonomi Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi lintasan sumber daya, sementara nilai tambah, lapangan kerja, dan industrialisasi justru tumbuh di luar daerah,” cetus Rifqi.
Berharap Titik Temu Strategis
Menutup pernyataannya, DPN PERMAHI berharap agar pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta pihak investor dapat segera duduk bersama mencari titik temu. Solusi yang diambil diharapkan mampu mengakomodasi kelayakan investasi sekaligus menjamin dampak ekonomi yang masif bagi masyarakat setempat.
“Gas South Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh. Pengelolaannya harus berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat industrialisasi daerah, dan menjadi warisan pembangunan yang kokoh bagi generasi mendatang,” pungkas Rifqi.
Glembert
