Ekonom Kompak: Penerimaan Pajak Masih Jauh dari Kebutuhan APBN

KN-JAKARTA,  Mayoritas ekonom menilai penerimaan pajak Indonesia saat ini belum mampu menutup kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika kondisi ini terus berlanjut, pemerintah dikhawatirkan akan kesulitan membiayai program-program penting.

Berdasarkan Survei Ahli Ekonomi Semester I-2026 yang dirilis oleh LPEM FEB UI, sekitar 87% responden menyatakan bahwa kinerja pajak saat ini “kurang memadai” hingga “sangat kurang memadai”.

Mengapa Ini Masalah?
Para ahli memperingatkan bahwa lemahnya setoran pajak dapat berdampak pada:

Terbatasnya layanan publik: Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan bisa tertekan.

Pembangunan terhambat: Proyek infrastruktur berisiko kekurangan dana.

Risiko utang: Pemerintah mungkin harus mencari pembiayaan lain jika pendapatan tidak mencukupi.

Apa Penghambat Utamanya?
​Survei terhadap 85 ekonom ini memetakan tiga kendala besar yang membuat target pajak sulit tercapai:

Sektor Informal yang Tinggi: Banyak aktivitas ekonomi warga yang belum terdata dalam sistem pajak formal.

Kepatuhan Rendah: Administrasi pajak dan kesadaran wajib pajak dinilai masih perlu diperbaiki.

Faktor Politik & Hukum: Penegakan aturan serta kebijakan ekonomi politik dianggap belum maksimal.

Para ahli menyimpulkan bahwa tanpa reformasi besar-besaran, rasio pajak Indonesia sulit naik dalam waktu dekat. Perluasan basis pajak dan penguatan sistem administrasi menjadi kunci agar fiskal negara tetap sehat di masa depan.

Informasi Tambahan:
​Periode Survei: 24 Februari – 9 Maret 2026.
​Penyelenggara: LPEM FEB Universitas Indonesia.

Related Posts

Cegah Korupsi dari Kampus, KPK dan Menag Bedah Bahaya Gratifikasi dalam Perspektif Islam

KN-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan para tokoh agama dan akademisi menggelar webinar Pendidikan Antikorupsi Pendidikan Tinggi (Dikti) pada Kamis (4/6/2026). Mengusung tema “Gratifikasi Dalam Perspektif Agama Islam”,…

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di 3 Wilayah, Mantan Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Resmi Ditahan

KN-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) besar-besaran yang menjaring belasan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *