Glembert
KN. Daya beli masyarakat yang belum pulih menyebabkan perlambatan penyaluran kredit konsumsi di seluruh segmen. Tingginya suku bunga turut menjadi faktor utama yang menekan pertumbuhan kredit konsumen.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga Februari 2025, kredit konsumsi tumbuh 9,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 2.208,5 triliun. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan dengan Desember 2024 yang tercatat sebesar 10,5% yoy.
Kenaikan suku bunga dasar turut memperberat laju kredit konsumsi. Beberapa bank bahkan mulai menaikkan suku bunga kredit mereka.
Kebijakan konservatif juga diterapkan oleh Bank OK. Direktur Kepatuhan Bank OK, Efdinal Alamsyah, menyatakan bahwa pihaknya menyalurkan kredit baru secara selektif untuk menjaga stabilitas portofolio di tengah suku bunga tinggi, melemahnya daya beli, dan ketidakpastian global.
Akibat strategi ini, penyaluran kredit konsumsi Bank OK mengalami penurunan sekitar 12% dibandingkan akhir 2024. “Langkah konservatif dipilih demi menjaga kualitas kredit,” ungkapnya.
Fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan) terlihat kian menggunung. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), undisbursed loan pada Januari 2025 mencapai Rp 2.348,9 triliun, meningkat 11,75% secara tahunan atau year on year (YoY).
Jika dilihat dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp 922,78 triliun, atau tumbuh 9,51% YoY. Disusul dengan peningkatan kredit menganggur di jajaran KBMI 4 yang tercatat mencapai Rp 892,37 triliun, atau meningkat 16,58% YoY. Diikuti oleh KBMI 2 dengan kredit menganggur mencapai Rp 407,96 triliun, naik 7,30% YoY. Serta KBMI 1 dengan kredit menganggur mencapai Rp 125,78 triliun atau meningkat 10,75% YoY.
Di jajaran bank beraset jumbo, nilai kredit menganggur tertinggi dicatatkan oleh PT Bank Central Asia dengan nilai kredit menganggur mencapai Rp 427,679 triliun per Februari 2025, atau meningkat 7,30% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.
Selanjutnya ada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) atau Bank Mandiri yang menjadi bank dengan pertumbuhan kredit menganggur tertinggi di antara bank besar lainnya pada Februari 2025.
Kredit menganggur bank berlogo pita emas ini naik 21,02% YoY menjadi Rp 257,69 triliun.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI juga mengalami pertumbuhan kredit menganggur sebesar 15,07% YoY, dengan nilai mencapai Rp 140,14 triliun.
Sebaliknya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI mencatatkan tren berbeda. Kredit menganggur BNI justru turun 6,89% YoY menjadi Rp 57,62 triliun. Dari segi nominal, BNI memiliki jumlah kredit menganggur terkecil di antara bank KBMI 4.
Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan Indeks Keyakinan Konsumen yang melambat pada Maret 2025 dan terjadi selama tiga bulan berturut-turut menandakan peningkatan tekanan pada daya beli rumah tangga.
Fithra menggarisbawahi tekanan pada daya beli rumah tangga terjadi di tengah menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya beban biaya, terutama di daerah perkotaan.
Sekadar catatan, Indeks Keyakinan konsumen Indonesia terus menurun pada Maret 2025, turun ke 121,1 dari 126,4 pada Februari, menandai penurunan bulanan ketiga berturut-turut dan level terendah sejak Oktober 2024.
Samuel mengutip data Bank Indonesia yang melaporkan ke enam subkomponen indeks tersebut turun, menandakan pesimisme yang meluas di kalangan konsumen. Khususnya, persepsi ketersediaan pekerjaan turun tajam sebesar 8,3 poin menjadi 125,9, sementara pandangan terhadap kondisi pekerjaan dibandingkan dengan enam bulan lalu merosot mendekati ambang batas netral 100 poin, turun 5,9 poin menjadi 100,3—yang menunjukkan meningkatnya ketidakamanan pekerjaan.
Komponen yang berwawasan ke depan juga goyah: indeks ekspektasi konsumen turun 7 poin menjadi 131,7, dan ekspektasi penghasilan selama enam bulan ke depan turun 6,3 poin menjadi 137.
Subindeks kondisi ekonomi saat ini turun menjadi 110,6, yang mencerminkan berkurangnya kepercayaan pada keuangan rumah tangga jangka pendek.
Ke depannya, erosi terus-menerus dalam sentimen konsumen menimbulkan risiko signifikan terhadap permintaan domestik, khususnya konsumsi, yang tetap menjadi mesin utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto.
Dengan inflasi yang masih rendah, tetapi rupiah tertekan dan upah riil stagnan, maka hambatan pada pengeluaran tersier atau diskresioner dapat meningkat, khususnya di antara kelompok berpenghasilan menengah yang rentan.
Fithra mengatakan penurunan berkelanjutan dalam keyakinan konsumen dapat menekan konsumsi rumah tangga, pendorong utama PDB Indonesia. “Jika daya beli terus melemah, bisnis yang bergantung pada permintaan domestik —seperti ritel, barang konsumsi, dan jasa— mungkin menghadapi pertumbuhan yang lebih lambat.”
Dengan demikian, pada tahap siklus pasar ini, Fithra melihat risiko penurunan pada pertumbuhan PDB di bawah 5% pada 2025.
Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Andry Asmoro melaporkan tingkat tabungan kelompok bawah dan atas dalam tren yang melambat pada periode Ramadan 2025.
Dalam laporan Mandiri Institute per 6 April 2025, tingkat tabungan kelompok bawah terus melambat dan berada pada level terendah pada Ramadan 2025. Hal ini dinilai menunjukkan daya beli yang makin tergerus.
Sebagai gambaran, indeks tingkat tabungan kelompok bawah berada pada level 79,8 pada Maret 2025, turun dari 84,4 pada Maret 2024.
Pada periode yang sama, indeks tingkat tabungan kelas menengah berada pada level 101,8 pada Maret 2025. Angka ini relatif stagnan dibandingkan 101,1 pada Maret 2024. Hal ini dinilai mengindikasikan perilaku menahan belanja.
Di sisi lain, tingkat tabungan kelompok atas dalam tren melambat. Sebagai gambaran, indeks tabungan kelompok ini berada pada level 93,3 pada Maret 2025. Angka ini turun dibandingkan dengan 97,4 pada Maret 2024. Hal ini mengindikasikan belanja saat ini lebih banyak dilakukan oleh kelompok ini.
Dalam laporan yang sama, Asmoro memaparkan belanja Ramadan 2025 mencapai puncaknya pada minggu ke-4, kemudian melambat pada libur Idulfitri. Hal ini berbeda dari pola pada tahun-tahun sebelumnya, di mana puncak belanja terjadi pada periode libur Idulfitri.
Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja di Ramadan dan libur Idulfitri 2025 terhadap belanja di sebelum Ramadan adalah 11,2%. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni 12,1%.
Adapun, pengaruh tunjangan hari raya (THR) terhadap belanja Ramadan makin tinggi. Belanja di Ramadan 2025 baru meningkat signifikan sejak minggu ke-3, melebihi kenaikan pada 2024. Hal ini dapat dilihat sebagai ketergantungan terhadap THR untuk mendukung konsumsi Ramadan makin tinggi. THR umumnya dibayarkan sejak minggu ke-3.
Di sisi lain, masyarakat menggunakan tambahan dana THR untuk membayar biaya pendidikan. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya memastikan terpenuhinya kebutuhan primer di depan pada saat ini.
Besarnya nominal utang pemerintah saat ini yang sudah menembus Rp 8.909,14 triliun per Januari 2025 membuat Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla resah.
Dia melihat beban utang tersebut turut mengerek biaya pembayaran bunga utang dalam APBN pemerintah, menyebabkan anggaran pemerintah yang seharusnya bisa jor-joran untuk pembangunan ekonomi malah makin terbatas.
Akibatnya, belanja negara yang seharusnya bisa menjadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi malah menjadi lemah, membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5% satu dekade terakhir.
JK mengingatkan, porsi belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi cukup besar. Meskipun, kalau dilihat berdasarkan struktur PDB, per kuartal I-2025, distribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 10%. Terbesar dari Konsumsi rumah tangga 53% lebih, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 30,12%, dan ekspor 23,36%.
Namun, menurut JK, belanja pemerintah atau government spending dan investasi merupakan dua komponen utama yang sangat mempengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat, khususnya dari sisi penopang daya beli, karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara cepat.
JK mengingatkan pentingnya pengelolaan utang dari sisi nominal, bukan hanya sekedar berpedoman dari rasio utang terhadap PDB. Apalagi, dalam 5 tahun terakhir, belanja pemerintah ia anggap tidak teralokasikan dengan benar untuk belanja produktif.
admin
