Glembert
KN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik keras dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur lantaran tidak memikirkan ketersediaan air. Bahkan, Jokowi dicap terlalu ambisius memindahkan ibu kota hingga tidak memikirkan solusi mengatasi krisis air akibat maraknya penebangan hutan. Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan kalau pemerintah justru lebih fokus membahas proses politik dibandingkan pelestarian alam.
“Kami melihat lebih banyak proses politik dan ambisi pemerintahan Jokowi untuk memindahkan IKN sehingga semuanya terkesan dilakukan terburu-buru. Akibatnya ini menjadi persoalan yang sedang dihadapi sekarang ini yang berkaitan dengan kondisi ketersediaan airnya,” kata Arie dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid.
Arie menyebutkan bahwa sebelum pembangunan IKN dimulai, sebenarnya kondisi Kalimantam Timur sendiri telah mulai alami penurunan ketersediaan air. Kondisi itu terjadi karena adanya krisis iklim serta pembabatan hutan yang makin luas dan diganti dengan lahan perkebunan sawit maupun pertambangan.
Sekalipun curah hujan sedang tinggi, hal tersebut tidak cukup membantu untuk membuat ketersediaan air bersih mencukupi bagi masyarakat sekitar.
Krisis air itu diprediksi akan semakin parah apabila tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah dan mulai terjadi perpindahan ASN yang berkantor di IKN. Sebab, saat ini pun ketersediaan air tak mencukupi, lantaran masyarakat sekitar IKN harus berbagi air bersih dengan pemerintah yang masih lakukan pembangunan.
Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, memberikan penjelasan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru mencapai 15 persen saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Grace menjelaskan bahwa progres 15 persen tersebut mencakup total keseluruhan pembangunan di IKN.
“IKN ini kan program jangka panjang, bisa 15-20 tahun (pembangunannya). Saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 persen itu dari keseluruhan,” ucap Grace Natalie kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Grace, pembangunan IKN memang memerlukan waktu yang lama karena luasnya empat kali lipat dari Jakarta. Pada fase pertama, pembangunan akan difokuskan pada Istana Negara, gedung-gedung kementerian, serta infrastruktur penunjang seperti air dan listrik.
