Isu-isu strategis

KN. Defisit APBN per Oktober 2025 melebar menjadi Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap produk domestik bruto. IMF memproyeksikan defisit fiskal bakal melebar menjadi sekitar 2,8 persen dari PDB pada 2025 dan sekitar 2,9 persen pada 2026. Jika tidak dikendalikan, pelebaran defisit APBN berisiko mempersempit ruang fiskal hingga risiko twin deficits.

APBN (tempo.co)

Komnas HAM diminta memeriksa mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono dalam kasus pembunuhan Munir. Komnas HAM akan menuntaskan pengusutan kasus Munir, akhir 2025. Penetapan pelanggaran berat HAM akan menentukan kelanjutan pengusutan kasus pembunuhan Munir.

Kepolisian dan kejaksaan berebut kewenangan penyidikan dalam pembahasan revisi KUHAP. Wakil Menteri Hukum meminta anggota DPR tidak mengutak-atik bab tentang koordinasi polisi dan jaksa. Tim 12 yang merapikan draf KUHAP membentuk grup percakapan Tim Mahkamah Hukum, Kepolisian dan Kejaksaan.

Kejaksaan Agung mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan dugaan korupsi pajak. Dua di antara pihak yang dicekal adalah mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dan Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono. Kejaksaan Agung memastikan penyidikan dugaan korupsi pajak ini tidak terkait dengan tax amnesty.

Tax amnesty (tempo.co)

Para ekonom menilai Sri Mulyani menekankan pengendalian belanja yang ketat dan pengurangan belanja kurang efektif. Purbaya dinilai lebih ekspansif dengan memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sementara Sri Mulyani menekankan tata kelola dan kesinambungan fiskal jangka menengah, Purbaya lebih adaptif dalam jangka pendek untuk menjaga momentum ekonomi.

Keberadaan ahli gizi masih menjadi kendala di tiap wilayah. BPS mencatat saat ini ada 34.553 tenaga ahli gizi. BGN memastikan tiap SPPG tidak bisa beroperasi tanpa ahli gizi, akuntan, dan kepala SPPG.

Universitas 17 Agustus 1945 melarang mahasiswa menggelar diskusi publik mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Kampus memberi sanksi skors kepada mahasiswa yang mengadakan diskusi publik tersebut karena dianggap mengandung unsur politik praktis. KIKA menyatakan kampus tidak boleh menyempitkan makna politik menjadi sekadar aktivitas politik praktis.

Peternak rakyat menghadapi tingginya harga pakan pada akhir tahun. Perusahaan integrator menyerap bibit untuk produksi peternakan sendiri. Ada aturan soal wajib pasok bibit ayam dari produsen ke peternak rakyat. Pemerintah akan membangun 30 pabrik pakan dan bibit ayam. Danantara berinvestasi senilai Rp 20 triliun. Ketersediaan bahan baku jagung masih menjadi persoalan.

tuberkolosis-tempo,co

Laporan global WHO soal tuberkulosis menyatakan jumlah kasus di Indonesia tetap menjadi negara dengan kasus tertinggi kedua di dunia, sementara sejumlah negara lain membaik. Ada sekitar 1 juta kasus tuberkulosis di Indonesia dengan angka kematian 125 ribu setiap tahun. Banyak faktor penyebab, dari minimnya infrastruktur kesehatan sampai rendahnya kedisiplinan pasien dalam menjalani masa pengobatan yang lebih dari enam bulan.

Setidaknya ada 20 aturan pelaksana yang harus diterbitkan untuk melengkapi KUHAP. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden menerbitkan perpu untuk menunda pemberlakuan KUHAP 2025. Pemerintah pernah menerbitkan perpu untuk menunda pemberlakuan undang-undang yang sudah disahkan.

  • Related Posts

    Saiful Mujani: Di Masa Presiden Prabowo, Mayoritas Warga Takut Bicara Politik

    KN-Jakarta, Di masa pemerintahan Prabowo Subianto, mayoritas warga semakin takut bicara persoalan politik. Demikian hasil studi yang dikemukakan Professor Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bertajuk “Di Era Prabowo, Umumnya…

    Analisis Mayjen TNI (Purn) Prijanto: Perbedaan Filosofis Bab XII UUD 1945 dan UUD 2002

    KN-​JAKARTA – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga purnawirawan TNI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, menyoroti perbedaan mendasar antara muatan Bab XII UUD 1945 asli dengan hasil amandemen tahun 2002.…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *