Kondisi internal beberapa Parpol

KN. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Pemilu Raya yang merupakan forum untuk memilih ketua umum partai pada Juli mendatang di Solo, Jawa Tengah. Pemilu Raya disebut sebagai forum terbuka untuk memilih ketua umum, yang saat ini tengah dijabat oleh Kaesang Pangarep. “Pemilu Raya akan menjadi awal bagi PSI untuk menjadi ‘Partai Super Terbuka’, yaitu sebuah partai yang dimiliki oleh semua anggota, bukan partai milik keluarga atau elite tertentu,” kata Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman.

Pemilihan ketua umum PSI akan menggunakan konsep “one man, one vote” atau satu anggota untuk satu suara. Andy mengatakan, Pemilu Raya merupakan bagian dari transformasi politik PSI yang ingin terus menyesuaikan keinginan masyarakat, terutama anak muda. PSI ingin anak muda ikut berpartisipasi dalam secara langsung dalam menentukan arah politik ke depan.
Secara teknis, pemilihan ketua umum PSI akan menggunakan sistem daring atau e-vote. Semua anggota PSI memiliki satu hak suara untuk memilih ketua umum periode berikutnya. “Kader partai dan warga masyarakat yang mempunyai visi sama dengan PSI bisa mencalonkan diri. Syaratnya adalah mendapatkan dukungan minimal dari 5 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat provinsi dan 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat kota/kabupaten,” kata Andy.

Pada waktu terpisah, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep pernah mengatakan bahwa DPD PSI Solo terus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan ketua umum yang rencananya digelar Juli 2025. Solo akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pemilihan ketua umum PSI.

Kaesang mengatakan, semua boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI, selama memenuhi syarat. Kaesang Jadi Ketum pada 2023 Kaesang sendiri baru ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI pada Senin (25/9/2023). Saat itu, putra bungsu Joko Widodo (Jokowi) dipilih menjadi ketua umum untuk menggantikan Giring Ganesha dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI.

Namun, PSI akan menggelar pemilihan ketua umum kembali pada Juli 2025. Artinya, pemilihan dilakukan usai Kaesang baru menjabat kurang dari dua tahun. Jika berkaca kepada partai politik lain, biasanya satu periode kepemimpinan ketua umum akan berlangsung selama lima tahun. Setelah lima tahun, baru partai politik akan menggelar forum tertinggi untuk memilih atau menunjuk ketua umum. Misal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih ketua umum lewat kongres. PSI sendiri memilih Kaesang sebagai ketua umum karena ia merupakan sosok pemuda yang berhasil. Meskipun Kaesang belum menjadi kader PSI. Saat itu, PSI juga membantah bahwa terpilihnya Kaesang sebagai ketua umum adalah karena statusnya yang merupakan putra bungsu Jokowi.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menilai, ada sejumlah hal yang membuat Hasto Kristiyanto tetap dipertahankan sebagai sekretaris jenderal PDI-P meski berstatus terdakwa. Menurut Lili, salah satu faktor yang membuat PDI-P belum menunjuk sekjen baru pengganti Hasto adalah kemungkinan adanya perebutan antarfaksi di internal PDI-P untuk menempati posisi sekjen. “Bisa jadi untuk mengganti atau memberhentikan Pak Hasto terjadi silang pendapat atau pro kontra, termasuk siapa yang pas untuk menempati posisi sekjen tersebut. Ini terkait faksi-faksi yang ada, yang ingin menduduki posisi sekjen tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com.

Lili menyebutkan, langkah PDI-P mempertahankan Hasto juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada Hasto dengan tidak menggantinya di tengah jalan. Ia menduga, posisi sekjen PDI-P baru akan diisi oleh sosok baru pada kongres mendatang demi memberi kesempatan bagi Hasto menuntaskan masa jabatannya sebagai sekjen selama dua periode.

Ia menduga, posisi sekjen PDI-P baru akan diisi oleh sosok baru pada kongres mendatang demi memberi kesempatan bagi Hasto menuntaskan masa jabatannya sebagai sekjen selama dua periode.

Politikus PPP, Sandiaga Salahudin Uno blak-blakan soal peluang non-kader partai menjadi calon ketua umum (caketum). Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengatakan PPP harus menjadi organisasi yang semakin terbuka. Hal itu disampaikan Sandi di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo.

“Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru,” kata Sandi saat ditanya soal kemungkinan ketua umum PPP dari luar partai. Ia mencontohkan Wali Kota Solo, Respati Ardi. Penerus Gibran Rakabuming Raka di Solo itu sudah menjadi salah satu pengusaha di Solo sebelum terjun ke dunia politik. Sandi sudah mengenal Respati sejak masih menjadi pengurus BPC HIPMI Kota Solo.

Ia juga menanggapi Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025. Pelaksanaan Muktamar ini mundur dari jadwal semula, yaitu April 2025.

Menurut Sandi, mundurnya Muktamar PPP tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat. Pasalnya, saat ini banyak masalah perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat.

Kongres PDIP untuk menentukan ketua umum hingga susunan pengurus baru DPP PDIP yang rencananya digelar pada April 2025 tak terlaksana. Petinggi PDIP menilai pengurus tak terburu-buru menggelar kongres.

Pada awal Januari 2025 lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara pergantian struktur partai saat kongres yang rencananya digelar pada April. Pergantian struktur dalam kongres PDIP, menurut Puan, yang biasa menyusul Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka kasus suap Harun Masiku.

Sinyal mundurnya jadwal Kongres PDIP semakin jelas pada pertengahan April 2025. Puan mengatakan internal partainya belum membahas persiapan kongres. Puan mengungkap adanya kemungkinan Kongres PDIP mundur dari April 2025.

“Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya insyaallah tidak lebih dari tahun 2025,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Puan mengatakan partainya tak ingin terburu-buru membahas perihal kongres. Pernyataan Puan ini setelah adanya pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track,” ujarnya.

“Masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” imbuhnya.

Puluhan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Buleleng, Bali, kompak mengundurkan diri. Mereka merupakan pengurus partai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau kabupaten dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau kecamatan se-Buleleng. “Alasan saya mundur memang ingin istirahat,” ungkap Komang Subrata Jaya yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPD PSI Kabupaten Buleleng, Jumat (2/5/2025).

Subrata mengatakan aktivitasnya selama menjadi pengurus PSI telah menyita banyak waktu, tenaga, materi, dan pikiran. Setelah tak lagi menjadi kader PSI, ia akan fokus mengurus keluarga, bisnis, dan pekerjaan.

Subrata menjelaskan puluhan kader PSI di Buleleng menyerahkan surat pengunduran diri sejak 24 April lalu. Meski begitu, ia mengaku sudah ingin berhenti berpolitik sejak 2020. Namun, niat tersebut dia urungkan karena Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto dan Ketua DPP PSI saat itu Isyana Bagoes Oka memintanya untuk bertahan.

Ia juga mengakui keputusannya mundur dari PSI juga dipicu oleh sikap Ketua DPW Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang sudah hengkang lebih dulu. Meski begitu, ia menegaskan tidak pernah mengajak kader lainnya untuk ikut mundur dari PSI.