MK MINTA CACATNYA BUKTI UU CIPTA KERJA, POLITISI DEMOKRAT: HAKIM BINTANG MAHAPUTERA NURANINYA TUMPUL

Stramed, “Hakim MK harus proaktif cari informasi. Untuk rakyat ,” cuit Benny dalam @BennyHarmanID dikutip pada Minggu 15 November 2020.

Lebih lanjut lagi, Benny menyinggung Arief Hidayat yang beberapa waktu lalu mendapatkan anugerah bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi tepatnya pada 10 November 2020.

Hakim minta bukti? Inilah kalo Hakim MK sudah dapat hadiah bintang maha putra dari Presiden. Hati nuraninya jadi tumpul. Hakim MK harus proaktif cari informasi. Untuk rakyat. MK itu adalah perkakas utama rakyat utk membela hak2 konstitusionalnya dari kezaliman penguasa. Liberte! 

“Hakim minta bukti? Inilah kalo Hakim MK sudah dapat bintang maha putra dari Presiden. Hati nuraninya jadi tumpul,” cuit lagi Benny.

Menurut Benny, Mahkamah Konstitusi merupakan alat utama yang dipergunakan rakyat dalam membela hak-hak konstitusionalnya sehingga dapat menghindari kedzaliman penguasa.

“MK itu adalah perkakas utama untuk membela hak-hak konstitusionalnya dari kedzaliman penguasa. Liberte!,” jelas Benny.

Diketahui pada sebelumnya, HaKim Arief Hidayat meminta para penggugat UU Cipta Kerja untuk memberi bukti-bukti yang dianggapnya cacat baik secara prosedural dan lainnya.

Selain itu, Arief juga meminta penggugat untuk bisa membuktikan letak kecacatan UU Cipta Kerja dari yang mulai berbentuk RUU sampai disahkannya menjadi Undang Undang.(Juenalpresisi)

Related Posts

MPWAA Salurkan Ribuan Wakaf Al-Qur’an dari Tiga Negara untuk Korban Banjir Peureulak

​KN-ACEH TIMUR,  Majlis Penyerahan Wakaf Al-Qur’an Aceh (MPWAA) menyalurkan bantuan hasil donasi masyarakat dari tiga negara tetangga—Malaysia, Brunei, dan Singapura—untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu…

Legitimasi Kuat: Kepuasan Publik 79,9% Buktikan Kebijakan Presiden Prabowo Menjawab Kebutuhan Riil Rakyat

​KN-JAKARTA, Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh angka 79,9 persen dinilai bukan sekadar simbolis. Hasil ini menjadi penanda kuat bahwa kebijakan pemerintah saat ini memiliki legitimasi sosial…