PDIP VS KIM Plus dalam pengusulan nama Pj Gubernur DKI Jakarta

KN. PDIP menjadi satu-satunya partai yang mengusulkan nama Heru Budi Hartono untuk kembali menjadi Pj Gubernur Jakarta. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengaku tak kaget karena PDIP dan Heru dinilai memiliki hubungan yang baik.

“Jadi melihat konstelasi ini, saya kira memang sentimennya adalah KIM Plus dan non-KIM Plus yang hanya menyisakan PDIP, hanya itu,” kata Adi Prayitno. Kemudian Adi memandang partai KIM Plus yang kompak mengusung salah satu nama, yakni Teguh Setyabudi. Hal itu, kata Adi, parpol KIM Plus butuh penyegaran.

“Sementara itu, partai KIM Plus menjagokan nama lain di luar Heru mungkin mereka mencoba untuk mencari alternatif sosok di luar Heru, untuk penyegaran Pj mungkin di beberapa bulan,” katanya.

Nama Teguh Setyadi didukung oleh delapan fraksi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, PSI, dan NasDem.

Sebelumnya, rapat pembahasan itu dilaksanakan di Ruang Serbaguna DPRD DKI Jakarta. Rapat dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta, yaitu anggota Fraksi PKS Achmad Yani dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak, dan dihadiri 11 perwakilan dari fraksi DPRD partai politik.

Diketahui, Teguh Setyabudi saat ini menjabat Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak delapan fraksi mengusulkan Teguh, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, PSI, dan NasDem.

Nama kedua yang paling banyak diusulkan dari fraksi tersebut ialah Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Ia diusulkan oleh PKS, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, dan PSI.

Urutan ketiga, ada nama Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Ia diusulkan oleh Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, PSI, dan NasDem.

  • Related Posts

    KPK Tetapkan 8 Tersangka OTT ATR/BPN, Sita Uang Rp106,3 Miliar

    KN-JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi layanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa…

    KPA: OTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi Agraria

    KN-Jakarta, Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus menjadi…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *