Glembert
KN. Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama yang diinisiasi Presidium Penyelamat NU terdiri dari ulama yang juga cucu para pendiri NU masih terus bergulir.
Kegiatan pra muktamar itu dijadwalkan digelar dalam waktu dekat ini meski sejumlah sindiran datang termasuk dari cucu Syaikhona Kholil Bangkalan, mendiang ulama yang juga salah satu pendiri NU.
Koordinator Presidium MLB NU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam memastikan sebelum MLB digelar presidium akan lebih dulu menggelar Pra MLB NU. Dia mengungkapkan bahwa Presidium Penyelamat NU berencana menggelar pra MLB Nu itu pada awal Oktober.
Tidak hanya menggelar pra MLB NU, Gus Salam memastikan Presidum Penyelamat NU akan terus menerus turun ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi para ulama NU selama beberapa waktu ke depan setelah sebelumnya menggelar pertemuan di Bangkalan dan Cirebon, Jawa Barat.
Gus Salam mengatakan ada kemungkinan MLB NU akan digelar secepatnya. Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang itu bahkan berharap muktamar yang akan menentukan nasib NU ke depan itu akan digelar sebelum akhir tahun ini.
Gus Salam berupaya meyakinkan bahwa MLB NU ini didukung oleh para pengurus di ratusan PCNU dan puluhan PWNU se-Indonesia. Pernyataan ini untuk menjawab pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang menegaskan MLB NU tidak akan dapat dukungan para kiai pemilik hak suara di Muktamar NU.
“Yang sudah komunikasi ada 23 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), 326 pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan 12 pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU),” katanya.
Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) selaku Koordinator Presidium, menyebutkan bahwa sejauh ini pertemuan membahas MLB NU baik di Cirebon maupun di Bangkalan selalu didatangi sejumlah ulama NU kultural, bukan ulama struktural yang menjadi pengurus PBNU. Karena menurutnya, para ulama struktural itu dalam tekanan.
“Memang yang (datang) banyak dari kultural, untuk struktural kami melakukan komunikasi tertutup. Karena kami sadar beliau-beliau dalam tekanan dan pressure dari PBNU dengan ancaman dibekukan, dipecat, atau di-kareteker,” jelasnya.
Gus Salam menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar MLB NU sesuai dengan arahan dan masukan para kiai sepuh hingga para pengurus NU dari berbagai daerah di Indonesia.
Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Banser dan Pagar Nusa wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) menolak keras dan siap membubarkan paksa kegiatan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua GP Ansor Kabupaten Cirebon Ibnu Ubaidillah menegaskan, gerakan penolakan ini sebagai komitmen untuk menjaga marwah kiai dan menolak tegas wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) NU yang diinisiasi oleh salah satu kelompok.
Ibnu menyampaikan, GP Ansor sebagai bagian dari NU yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi marwah kiai dan organisasi dari segala bentuk gangguan.
“Siapa pun yang mengganggu NU, dari kelompok manapun, akan kami lawan,” tegas Ibnu.
Ia menekankan, bahwa wacana MLB NU telah mendapatkan atensi khusus dari seluruh GP Ansor se-Indonesia yang dengan tegas menolak.
“PBNU sedang berada dalam jalur yang benar untuk melaksanakan program-program strategis yang telah disepakati. MLB hanya akan mengganggu konsentrasi organisasi dalam melayani umat dan mengembangkan program kerja yang bermanfaat,” ujarnya.
Ibnu menambahkan, bahwa GP Ansor siap menghadapi segala risiko dalam melawan gerakan MLB ini yang mengganggu stabilitas PBNU.
“Kami siap membubarkan siapa pun yang terlibat dalam MLB NU ini. Jangan coba-coba mengganggu marwah kiai di NU, karena Ansor, Banser, dan Pagar Nusa akan melawan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ibnu menekankan, kelompok yang menginisiasi MLB ini sebagai pihak yang telah mengadu domba para kiai di internal NU.
Ia menegaskan, bahwa gerakan MLB ini tidak relevan, baik di Cirebon maupun di tempat lain, meskipun ada yang mengklaim sebagai bagian dari NU.
“Siapa pun Ketua Umum PBNU, kami akan bela, karena MLB ini adalah gerakan yang melawan institusi dan di luar etika NU,” jelasnya.
Ibnu menegaskan, bahwa gerakan ini merupakan respons murni dari kelompok muda dalam spektrum organisasi NU, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
“GP Ansor, Banser dan Pagar Nusa di lingkungan Ciayumajakuning berdiri teguh membela PBNU dan siap membubarkan kegiatan MLB yang nantinya akan digelar di Cirebon,” bebernya.
“Dengan penolakan ini, sikap GP Ansor, Banser dan Pagar Nusa jelas dan tegas maka jika mereka memaksakan kegiatan MLB di Kabupaten Cirebon. Maka kami Ansor, Banser dan Pagar Nusa akan membubarkan paksa. Hal ini kami lakukan adalah demi menjaga Marwah Kiai-kiai dan PBNU,” pungkasnya.
Konsolidasi nasional digelar di Cirebon pada 8-9 September 2024. Pertemuan kelompok yang menamakan diri Presidium MLB NU itu disebut berupaya mendorong pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Amiroh, Canga’an, Bangil, Pasuruan, KH Kholili Kholil merasa aneh kalau cucu-cucu pendiri NU kumpul-kumpul untuk menginisiasi Muktamar Luar Biasa NU.
“Pendiri NU itu dikenal karena ilmu dan akhlaknya. Aneh kalau para cucu pendiri NU kumpul-kumpul untuk mendorong MLB NU. Jangan-jangan mereka tidak bisa mengaji,” kata Kholili.
Pria yang juga cucu Syaikhona Kholil ini menyebutkan bahwa cucu pendiri NU seharusnya memberi contoh kumpul-kumpul dengan mengaji atau bahtsul masail. Ia menyindir jangan-jangan mereka yang berkumpul itu tidak bisa mengaji.
Menurutnya, jika para cucu-cucu pendiri NU bisa mengaji, bisa membaca kitab usul fikih seperti Al Mustashfa, sastra Arab, termasuk Maqamat al-Hariri, kitab tauhid seperti Al-Mawaqif, tidak akan disibukkan dengan agenda-agenda sarat politis seperti MLB.
Sebelumnya, sejumlah cucu dan keturunan pendiri NU menggelar Konsolidasi Nasional Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB di Cirebon, Jawa Barat. Mereka mendorong agar dilaksanakan MLB NU.
Pertemuan itu menghasilkan sejumlah keputusan. Di antaranya meminta kepada Kemenkumhan, Direktorat Jenderal Administrasi Umum untuk membekukan SK pencatatan dan pengesahan perubahan AD/ART, dan kepengurusan PBNU sebagaimana tercatat dalam AHU 0001097.AH.0108 Tahun 2024.
Dilansir dari detikJabar, pertemuan di Cirebon itu juga menyoroti kebijakan PBNU yang telah menerima konsesi tambang batu bara. Menurut mereka kebijakan ini telah mencederai hati warga NU dan bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh organisasi itu.
Anggota DPR RI terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Achmad Ghufron Sirodj (Lora Gopong) menyambangi kantor DPP PKB, Jakarta. Kedatangan Lora Gopong dilakukan untuk mengklarifikasi kabar pemberhentian dirinya dari keanggotaan PKB.
Lora Gopong merupakan caleg terpilih dengan jumlah suara signifikan dan sudah diumumkan oleh KPU RI. Sehingga, dia hanya menunggu pelantikannya sebagai anggota DPR terpilih.
Berbekal kabar pemberhentian inilah, Lora Gopong yang merupakan Sekretasris Pribadi (Sespri) Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf lantas mendatangi kantor DPP PKB. Namun upayanya gagal. Dia tidak berhasil menemui Sekjen PKB maupun pengurus DPP PKB di lokasi.
“Kami ingin memastikan dan minta penjelasan DPP mengenai kabar pemberhentian saya sekaligus apa alasannya,” ungkapnya.
Menurutnya, penjelasan dari PKB sangat penting karena suara masyarakat yang memilih dirinya saat Pileg 2024 .
“Ini menyangkut suara rakyat yang telah memilih. Bahkan konstituen pemilih saya didapil pun sudah banyak yang resah dan menanyakan kejelasan kabar ini,” kata dia.
Lora Gopong sendiri mengaku akan terlebih dahulu akan menempuh mekanisme pengaduan ke Mahkamah Partai atau Majelis Tahkim PKB.
Selain Ra Gopong, caleg DPR-RI terpilih PKB dapil Jatim II meliputi Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo Irsyad Yusuf (Gus Irsyad) juga mempertanyakan statusnya. Baik Ra Gopong maupun Gus Irsyad, kabarnya diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas.
Pemberhentian ini diduga terkait dinamika yang terjadi antara PKB dan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). Karena, Lora Gopong merupakan Sespri Ketum PBNU dan Gus Irsyad merupakan adik kandung Sekjen PBNU dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Proses pemberhentian dan penggantian caleg terpilih secara diam-diam tentu akan merugikan caleg dan masyarakat konstituen pemilih. Hak caleg terpilih untuk menempuh prosedur hukum, baik melalui mekanisme internal partai atau pengadilan tentu juga harus dihargai.
KPU RI kata dia tidak gegabah dalam memproses permohonan PKB. Dan keputusan yang diambil, secara transparans, independen, netral serta tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan.
admin
