Penduduk IKN mayoritas Gen Z

KN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerima laporan hasil Pendataan Penduduk IKN (PPIKN) 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ini merupakan laporan kependudukan pertama kawasan ibu kota baru tersebut.

Menurutnya data ini dapat dimanfaatkan untuk arah pembangunan ibu kota tersebut ke depan. Misalkan saja berdasarkan data kondisi perumahan warga IKN, pihak Otorita dapat memetakan fasilitas dasar apa yang harus dibangun ke depan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN). Dalam laporan tersebut, kawasan IKN itu telah dihuni 147.427 jiwa.

“Berdasarkan hasil pendataan PPIKN atau pendataan penduduk Ibu Kota Nusantara 2025, penduduk IKN saat ini di wilayah deliniasi IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa atau sebanyak 43.293 rumah tangga,” kata Amalia.

Amalia melaporkan dari jumlah tersebut, generasi Z mendominasi populasi warga IKN sebanyak 27,20%, diikuti oleh generasi milenial sebanyak 23,53%. Sehingga total penduduk berusia 13-44 tahun (Gen Z dan Milenial) mencapai 50,73%.

Kemudian populasi penduduk IKN lainnya diisi oleh generasi Post-Gen Z sebanyak 22,28%, generasi X sebanyak 19,29%, baby boomer sebanyak 7,14%, dan pre-boomer sebanyak 0,55%.

“Penduduk IKN pada tahun 2025 didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun dengan proporsi sebesar 67,91%,” jelasnya.

Sementara terkait data kondisi perumahan warga IKN, Amalia memaparkan 232 rumah tangga atau 0.54% dari total populasi lantai rumahnya masih berupa tanah. Kemudian ada juga rumah tangga yang belum punya fasilitas buang air besar yakni 142 rumah atau 0,33% dari populasi.

  • Related Posts

    Revolusi BUMN: Kepala BP BUMN Pangkas 1.000 Perusahaan Menjadi 300, Sinergi Kini Jadi Kewajiban

    KN-JAKARTA – Kepala Badan Pelaksana (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengumumkan langkah radikal dalam menata ulang ekosistem perusahaan pelat merah. Dalam upaya meningkatkan daya saing global dan efisiensi negara, pemerintah menargetkan…

    BPK Temukan 251 Perusahaan Tambang Beroperasi Tanpa RKAB, Risiko Lingkungan dan Kerugian Negara Menanti

    KN-JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan mengejutkan terkait carut-marut tata kelola pertambangan di Indonesia. Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK mencatat sebanyak 251…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *